Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Rancangan Akhir Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan Kanal Youtube Bappenas dan secara luring di Gedung Teater Jakarta hari Kamis (15/06/2023).
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa, dalam laporannya menyampaikan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Untuk mencapai itu, ada 8 agenda pembangunan dan 17 arah pembangunan serta ratusan indikator di dalamnya untuk memastikan RPJPN terarah dan terukur.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pada sambutannya, Presiden menyampaiakan bahwa ada tiga hal pokok penting yang menjadi acuan untuk menghadapi bonus demografi dan mengapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045 untuk menjadi 5 besar ekonomi dunia.
Salah satu pokok penting yang disampaikan oleh Presiden adalah keberlanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai cita -- cita Indonesia Emas 2045. Hal ini sangat berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).
Pada kesempatan lain, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Indonesia, Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa ketercapaian SDGs di Indonesia menjadi tolak ukur tercapainya arah pembangunan RPJPN 2025 -- 2045.
Ada beberapa tantangan khususnya pandemi COVID-19 yang mendisrupsi penurunan tingkat kemiskinan. Dengan proyeksi baseline (business as usual), tingkat kemiskinan masih di angka 6,61% pada tahun 2030. Sementara dengan skenario intervensi, angkanya dapat mencapai 3,83%. Trajectory ini sejalan dengan target (draf) RPJPN sebesar 0,5 -- 0,8% pada tahun 2045.
Oleh karena itu, Yanuar Nugroho menyampaikan perlunya akselerasi program lintas sektor untuk pengentasan kemiskinan mulai dari reformasi perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kemandirian ekonomi kelompok miskin dan rentan.
Contoh lain dapat dilihat dari potret ketimpangan melalui Rasio Gini stagnan pada periode tahun 2021-2022, yang telah mengalami perbaikan dari angka Rasio Gini pada tahun 2020 di saat pandemi COVID-19. Proyeksi baseline memperlihatkan bahwa Rasio Gini mencapai 0,372 pada 2030. Sementara proyeksi skenario intervensi memperlihatkan capaian yang lebih rendah sebesar 0,363 pada 2030.Â
Untuk proyeksi jangka panjang, Rasio Gini ditargetkan turun menjadi 0,290-0,320 pada draf RPJP. Tantangan pengurangan ketimpangan memerlukan intervensi kebijakan yaitu reformasi sistem perlindungan sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional, penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan, pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah, serta penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata..
Selain itu, akses terhadap sanitasi layak berkaitan erat dengan kesehatan dan lingkungan. Kurangnya akses terhadap sanitasi layak akan menurunkan kualitas air dan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap peningkatan prevalensi stunting pada anak-anak.Â
