Tindak Lanjut Pembahasan Desk SDGs Musrenbangnas 2023, Seknas SDGs Diskusi dengan Bappeda Provinsi Bali

Selain melakukan kunjungan ke BPS Provinsi Bali, Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs Indonesia juga melakukan kunjungan ke kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali dalam rangka mendiskusikan isu-isu terkini dalam percepatan pelaksanaan SDGs di Provinsi Bali (26/05/2023).

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan Desk TPB/SDGs dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 3-12 Mei 2023 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas.

Dokpri

Pada kunjungan kerja ke Bappeda Provinsi Bali ini, Sekretariat Nasional SDGs Indonesia diwakili oleh Indriana Nugraheni - Manajer Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Setyo Budiantoro -- Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, serta asisten manajer dari ke-4 pilar pembangunan Sekretariat Nasional SDGs Indonesia. 

Sebagai pengantar sekaligus pembuka diskusi, Indriana Nugraheni menyampaikan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi Bali 2019-2023 sudah lebih lengkap dari Rencana Aksi Daerah (RAD) periode sebelumnya dengan memasukkan matriks program dan kegiatan dari pemerintah dan nonpemerintah (NSA), kemudian disampaikan pula bahwa Provinsi Bali sudah menyampaikan laporan evaluasi tahunan TPB/SDGs sehingga Provinsi Bali dapat menjadi contoh untuk accountability bagi provinsi lainnya. Namun, Provinsi Bali saat ini belum menetapkan target untuk indikator 4.3.1 (a), diharapkan Provinsi Bali dapat mendukung dari segi penetapan exercise baseline business as usual (BAU).

Sementara itu, Setyo Budiantoro Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat Nasional SDGs Indonesia menyampaikan terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali yang termasuk dalam kategori Lower Middle Income, akan tetapi status dari segi pilar sosial masyarakat justru mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa kesejahteraan di Bali masih terus berjalan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada angka stunting di Provinsi Bali yang mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 10,9% dan tahun 2022 sebesar 8,0% sebagai stunting terendah di Indonesia.

Pencapaian Tujuan 8 di Bali sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 di 2022 dengan mengalamin penurunan yang cukup signifikan. Namun Provinsi Bali bisa bangkit kembali akibat KTT G20, dan dapat memperkuat laju pertumbuhan ekonomi di Bali di angka 4,18%. Selain itu, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merujuk Indonesia melalui Tri Hita Karana menjadi Blended Finance.  Sekretariat Nasional SDGs melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan dari Provinsi Bali. 

Kunjungan kerja Sekretariat Nasional SDGs ke Bappeda Provinsi Bali ini berfokus pada diskusi transformasi sumber daya manusia di Provinsi Bali dengan cara mendorong Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Keuangan Desa kepada perangkat desa di Provinsi Bali.