Pemerintah tengah melakukan harmoninasi atas gagasan pemekaran tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah.
Aturan sebelumnya, pemekaran dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, namun berdasarkan revisi UU Otosus, pemerintah pusat punya wewenang untuk melakukan pemekaran di Papua.
Beberapa pihak menyatakan setuju diantaranya Komisi II Kemendagri dengan dalih disesuaikan jumlah kelompok adat. Ahmad Doli, Ketua Komisi II DPR RI, turut mempertegas dengan mengatakan jika ingin mempercepat pembangunan di Papua harus dimulai dari segala aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sosial, budaya, bahkan politik yang mana dapat dilakukan dengan memperpendek rentang kendali implementasi dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Sementara yang tidak setuju salah satunya adalah Majelis Rakyat Papua  (MRP) yang  curiga dengan niat pemerintah pusat. Timotius murip selaku Ketua MRP menegaskan penolakan terhadap rencana penolakan tersebut karena tidak memenuhi indikator pemekaran. Misalnya  Jawa Barat yang padat penduduk dan memenuhi indikator pemekaran, tetapi mengapa tidak dimekarkan?
Msyarakat Papua merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan terkait pemekaran sehingga gelombang penolakan tersebut meluap di beberapa daerah.
8 Maret 2022, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Jayapura. Kemudian, 10 maret 2022, ratusan massa menyerukan penolakan di Wamenaa. Dilanjutkan pada 11 maret 2022, mahasiswa Papua menggelar aksi di dekat kompleks istana kepresidenan. Tidak berhenti disitu, 14 maret 2022, ribuan rakyat Paniai melakukan long march yang disusul dengan demo di Yahukimo pada keesokan harinya.
Jadi, apa alasan warga papua menolak pemekaran?
Mode Supriatma, peneliti di ISEAS Yusof Ishak Institute Singapore, dalam wawancara yang dilakukan Narasi pada 25 Februari 2022, mengungkapkan bahwa orang papua melihat  pemekaran ini sebagai upaya memecah belah mereka.
Sejak UU Otonomi Khusus diundangkan pada 2021, banyak uang yang dialirkan ke Papua yang menyebabkan terciptanya kelas elit baru. Elit-elit lokal ini diuntungkan oleh otosus karena tidak ada akuntabilitas kemana saja uang tersebut dialokasikan. Hal ini menyebabkan ada arus yang sangat kuat untuk penolakan pemekaran.
Selain itu, masyarakat Papua memiliki sentimen yang kuat bahwa semua infrastruktur bukan untuk orang papua. Misalnya dibangunnya pasar yang mana semua distribusi dikuasai oleh orang orang-orang pendatang baru sehingga orang asli papua tidak bisa masuk dalam rantai distribusi ekonomi tersebut.
Apakah pemekaran bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan disana?
