Presiden Jokowi yang merupakan hasil produk politik populis di Indonesia, tidak begitu mempersoalkan siapa Jaksa Agung yang perlu dipilih, yang penting baginya, partai politik akur-akur semua mendukungnya menjalankan pemerintahan. Selama ini terkesan kinerja buruk Jaksa Agung ditimpakan kesalahannya semata-mata kepada Jaksa Agung tersebut atau partai politik asalnya, bukan kepada Presiden yang memilihnya. Sementara Presiden memiliki hak mengganti Jaksa Agung setiap saat bila kinerjanya dipandang buruk.
Siapapun Jaksa Agung yang akan ditentukan Presiden Jokowi tidaklah penting dipersoalkan karena kita telah mempercayainya sebagai Presiden. Tetapi rakyat perlu memantau kinerja Jaksa Agung pilihan Presiden, dan tugas DPR meminta Presiden mempertanggung jawabkannya bila nanti kinerja Jaksa Agung pilihannya tidak sesuai dengan harapan rakyat.