Semua sepakat bahwa KPK dan Komnas HAM harus diperkuat dan dipertahankan. Jadi, secara hukum pun DPR tidak akan mampu membubarkan KPK dan Komnas HAM. Presiden tidak akan mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk membubarkan KPK dan Komnas HAM, kecuali jika pingin dikeroyok rakyat. Itu sudah oke. KPK dan Komnas HAM aman. Sekarang mari bicara soal Fahri Hamzah (disingkat FH).
Kan semua sudah tahu ya, FH itu menjadi anggota DPR dengan kendaraan PKS, dan PKS sudah menyatakan FH itu bukan kadernya, alias sudah dikeluarkan dari PKS. Okelah bahwa FH menggugat PKS ke Pengadilan dan misalnya saja PKS kalah. Tapi apa arti kemenangan FH itu? Dia seperti anggota kelompok yang tak dikehendaki kelompok itu.
Keharmonisan relasi tidak bisa dipaksa dengan paksaan hukum. Mana ada harmonis kok terpaksa? Harmonis itu karena batin yang ikhlas dan saling memahami. Jika terpaksa, itu harmonis palsu. Harmonis palsu adalah ketidakharmonisan. Makanya tidak ada Hakim yang memaksa suami-istri agar harmonis.
Jadi, FH itu hanyalah anggota DPR yang sebenarnya kesepian politik. Mungkin karena jiwanya yang galau maka dia mengeluarkan kata-kata yang kontroversial, "Lebih baik KPK dan Komnas HAM dibubarkan!" Kata FH solusinya memperkuat lembaga penegakan hukum yang ada, yakni Kepolisian dan Kejaksaan, sebab KPK memang lembaga yang sifatnya sementara. Komnas HAM dibubarkan karena sudah ada Kementerian hukum dan HAM. Lha apa kewenangannya sama?
Saudara,.... Iya bahwa KPK itu bukan dewa. KPK tentu punya kesalahan. Kita tidak tahu sepenuhnya apa yang ada di dalam tubuh KPK. Ingatkah dulu ada penyidik KPK bernama Suparman yang ditangkap karena dugaan memainkan perkara dengan memeras Rp 700 juta? Tentu peristiwa itu menjadi pelajaran bagi para penyidik KPK lainnya untuk tidak main-main atau untuk mungkin bermain yang aman. Bahkan banyak nelayan penyelam yang tidak tahu seluruh isi lautan, dan hanya bagian yang mereka selami yang mereka ketahui.
Tapi keberadaan KPK tetap penting. Logika FH adalah logika orang galau. Jadi, kalau mau membubarkan KPK ya buatlah dulu Kepolisian dan Kejaksaan menjadi lebih baik dan bersih, bisa dipercaya publik, barulah KPK dibubarkan karena Kepolisian dan Kejaksaan sudah mumpuni dan hebat dalam memberantas korupsi.
Tapi FH hanyalah satu orang, yang tak layak untuk dikeroyok banyak orang. FH adalah antagonis yang sebenarnya butuh untuk diramahi, ditemani, dihibur hatinya. Bukankah selama ini FH bukan termasuk anggota DPR yang korupsi? Ingat jumlah anggota DPR sekitar 500 orang dan yang terkena kasus korupsi kan tidak sampai 35 persennya. Masih banyak anggota DPR yang baik, tapi mereka tidak narsis.
Ada para terdidik yang emosi, katanya DPR dibubarkan saja! Pertanyaannya: Jika DPR dibubarkan, apakah Indonesia akan bebas korupsi? Apa Saudara tahu di mana letak jantung korupsi negara ini? Siapa bandit-bandit terbesar negara ini?
Mengapa Saudara tidak berpikir begini: "DPR brengsek, kita bubarkan! Para Kepala Desa brengsek, karena terpilih rata-rata dengan politik uang (korupsi). Kita bubarkan lembaga kepala desa! Korporasi-korporasi tambang dan kebun juga brengsek, ada yang melakukan penyimpangan-penyimpangan hukum lingkungan, merusak lingkungan, merugikan negara, membakar hutan. Kita bubarkan korporasi-korporasi tambang dan kebun! Partai-partai politik brengsek karena mereka yang menyumbangkan para kader di DPR dan kepala/wakil kepala daerah banyak yang korupsi. Kita bubarkan partai-partai politik!"
Akhirnya kita dengan melihat semua itu jadi berpikir, ternyata bangsa Indonesia ini bejat. Mau jadi pegawai negeri ya nyogok. Mau masuk sekolah atau perguruan tinggi negeri ya nyogok atau kolusi. Mau milih kepala desa atau kepala daerah yang mana ya mau disogok. Berperkara di pengadilan ya terjadi sogok-menyogok. Belum lagi tingginya angka perselingkuhan yang ketahuan dan yang belum ketahuan. Akhirnya Saudara akan berkata, "Bubarkan Indonesia!"
Setelah Indonesia dibubarkan ternyata tidak ada lagi korupsi. Yang ada hanyalah perampokan, penipuan, penggelapan, permalingan, yang substansinya sama dengan korupsi. Karena yang membedakan kejahatan-kejahatan itu adalah istilahnya saja. Saudara mencuri atau menggelapkan harta tetangga tidak disebut koruptor. Tapi kalau harta yang dicuri atau digelapkan itu milik kelurahan atau harta desa maka perbuatannya disebut korupsi.
Nah, makanya membuang waktu, pikiran dan tenaga untuk mengeroyok FH itu merupakan tindakan kurang kerjaan. Lebih baik pikiran atau ide dikerahkan pada bagaimana sih caranya memutus lingkaran setan tradisi korupsi di negara ini. Termasuk dengan bertanya kepada diri-sendiri: "Seumpama aku menjadi anggota DPR, apakah aku tidak akan brengsek, atau aku tidak akan tergoda dengan iming-iming uang di depan mataku?" Ingatlah, dahulu Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dan Angelina Sondakh itu orang-orang bersih berkampanye antikorupsi sebelum mereka mempunyai jabatan politik. Banyak yang lainnya pula.
Salah satu formula yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara rakyat bisa menggunakan upaya hukum untuk mengontrol dan memaksa KPK agar bekerja yang bener. Misalnya kalau ada hasil audit BPK tentang penyimpangan yang dilakukan oleh Freeport, KPK yang takut kepada Freeport bisa dipaksa agar berani mengusut kasus-kasusnya yang merugikan negara Indonesia. Bukan hanya Freeport, tapi juga para juragan besar lainnya yang merugikan negara jauh lebih besar.Â
Hanya orang-orang ingusan dan belajar berdebat yang mau-maunya berdebat dengan FH dan setelah itu apa yang dihasilkan? Apakah hanya kebanggaan berhasil membantai FH? Apalagi kalau main keroyok ya jelas tidak jantan/betina.
