Dalam konteks ini, pengguliran hak angket di DPR menjadi bisa diterima. Masalah politik diselesaikan dengan instrument politik. Wapres Jusuf Kalla pun sudah pasang badan, bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan jika hak angket itu sudah menjadi kebijakan DPR.
Berkaca pada kasus watergate, pemerintah patut mewaspadai bola panas yang bergulir di DPR. Konsekuensi terjauh adalah tekanan pemakzulan sebagaimana yang terjadi pada Presiden Nixon ketika menyadap lawan politiknya semasa Pilpres di Amerika Serikat. Konsekuensi kedua, kian menguatnya kegaduhan politik. Gejolak sosial-politik yang menghebat paska kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok sudah menguras habis energi publik. Apakah pemerintah akan membiarkan hal ini terjadi demi melindungi sejawat Jokowi ini? Â
