antara administrasi negara dan pembangunan berkelanjutan, serta tantangan dan peluang
yang dihadapi Indonesia dalam mencapainya.
Administrasi Negara dan Pembangunan Berkelanjutan
Administrasi negara berperan sebagai mesin penggerak utama dalam perumusan,
pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan pembangunan
berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mencapai
SDGs dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efisiensi dalam
penggunaan sumber daya. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia
berusaha untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan 17 tujuan SDGs yang
dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan-tujuan ini mencakup
penghapusan kemiskinan, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, serta
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, administrasi negara harus
mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Birokrasi yang efisien, teknologi yang
mendukung, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor
kunci keberhasilan. Sinergi antara kebijakan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil,
dan komunitas internasional diperlukan untuk menciptakan ekosistem pembangunan
yang harmonis dan berkelanjutan.
Pilar Administrasi Negara dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
1. Kebijakan Publik yang Berbasis pada SDGs
Administrasi negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan
publik yang dirumuskan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Setiap
keputusan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu contohnya adalah kebijakan
pembangunan infrastruktur yang harus memperhitungkan dampak ekologis jangka
panjang serta manfaat sosial bagi masyarakat.
Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs dalam perencanaan
pembangunan nasional, seperti terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana tujuan-tujuan SDGs menjadi dasar dalam
merumuskan prioritas pembangunan nasional. Ini mencakup upaya pengurangan
kemiskinan, peningkatan akses pendidikan berkualitas, serta pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan.
2. Penerapan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Teknologi memainkan peran penting dalam modernisasi administrasi negara untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah Indonesia telah mempercepat digitalisasi dalam
berbagai sektor pemerintahan, termasuk perencanaan pembangunan, pengawasan
lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam. Teknologi digital memungkinkan
pemerintah untuk mengelola data dengan lebih baik, meningkatkan transparansi, serta
memantau dampak kebijakan secara real-time. Salah satu inisiatif yang penting dalam
konteks pembangunan berkelanjutan adalah penerapan e-governance yang
memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan
terkait lingkungan dan pembangunan.
3. Keterlibatan Publik dan Kolaborasi Multi-sektoral
Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan aktif dari
masyarakat. Administrasi negara harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik penting untuk memastikan
bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,
terutama kelompok yang rentan seperti masyarakat adat dan komunitas miskin. Selain itu,
kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan
organisasi non-pemerintah, juga diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah telah mendorong berbagai inisiatif kemitraan publik-swasta, seperti dalam
program energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
4. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Berkelanjutan
Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan
berkelanjutan, administrasi negara harus memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang
efektif. Pemantauan yang berbasis data dan evaluasi yang sistematis akan memungkinkan
pemerintah untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi tantangan yang
muncul, serta menyesuaikan kebijakan yang diperlukan. Salah satu alat yang digunakan
pemerintah dalam pemantauan pembangunan berkelanjutan adalah Indeks Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Index) yang mengukur kinerja daerah-daerah di
Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs. Selain itu, pemerintah juga menggunakan
indikator lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan
publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Meski administrasi negara telah menunjukkan berbagai upaya nyata dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan, sejumlah tantangan masih harus dihadapi.
Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan
dan pedesaan. Banyak daerah terpencil di Indonesia yang masih tertinggal dalam hal
akses terhadap infrastruktur dasar, pendidikan, serta layanan kesehatan. Hal ini
menghambat upaya untuk menciptakan pembangunan yang merata dan inklusif.
Selain itu, perubahan iklim dan degradasi lingkungan merupakan tantangan
signifikan yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan emisi karbon,
deforestasi, serta polusi udara dan air mengancam keberlanjutan lingkungan hidup di
Indonesia. Administrasi negara harus mampu merumuskan kebijakan yang lebih tegas
untuk melindungi lingkungan, termasuk dengan memperkuat penegakan hukum terkait
perlindungan hutan dan sumber daya alam.
Korupsi juga masih menjadi masalah yang menghambat efektivitas administrasi
negara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya yang
tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang berpotensi merusak upaya pembangunan
yang sudah direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan
transparansi dalam administrasi negara sangat diperlukan untuk mencegah korupsi dan
memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan efisien.
Peluang untuk Masa Depan Indonesia yang Berkelanjutan
Meskipun tantangan besar masih ada, Indonesia memiliki peluang besar untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan jika administrasi negara dapat terus memperkuat
kapasitasnya. Salah satu peluang terbesar adalah potensi sumber daya alam Indonesia
yang melimpah. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, sumber daya ini dapat
memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa merusak keseimbangan ekologi.
Inovasi teknologi juga menjadi peluang yang besar dalam mempercepat
pembangunan berkelanjutan. Penggunaan teknologi hijau, seperti energi terbarukan dan
pertanian cerdas, dapat membantu Indonesia mengurangi dampak lingkungan negatif
sambil tetap mencapai pertumbuhan ekonomi. Selain itu, integrasi teknologi digital dalam
administrasi negara juga dapat mendorong partisipasi publik yang lebih luas serta
meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.
Kesimpulan
Administrasi negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan
berkelanjutan di Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara kebijakan publik, teknologi,
partisipasi masyarakat, serta kolaborasi multi-sektoral, Indonesia dapat mengatasi
tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai masa depan yang lebih
berkelanjutan. Penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola
pemerintahan, meningkatkan kapasitas birokrasi, serta memastikan bahwa setiap
kebijakan yang diambil berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan
komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia
memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang mampu menciptakan kesejahteraan
yang inklusif serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H