antara administrasi negara dan pembangunan berkelanjutan, serta tantangan dan peluang
yang dihadapi Indonesia dalam mencapainya.
Administrasi Negara dan Pembangunan Berkelanjutan
Administrasi negara berperan sebagai mesin penggerak utama dalam perumusan,
pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan pembangunan
berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mencapai
SDGs dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efisiensi dalam
penggunaan sumber daya. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia
berusaha untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan 17 tujuan SDGs yang
dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan-tujuan ini mencakup
penghapusan kemiskinan, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, serta
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, administrasi negara harus
mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Birokrasi yang efisien, teknologi yang
mendukung, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor
kunci keberhasilan. Sinergi antara kebijakan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil,
dan komunitas internasional diperlukan untukmenciptakan ekosistem pembangunanyang harmonis dan berkelanjutan.Pilar Administrasi Negara dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
1. Kebijakan Publik yang Berbasis pada SDGs
Administrasi negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan
publik yang dirumuskan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Setiap
keputusan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu contohnya adalah kebijakan
pembangunan infrastruktur yang harus memperhitungkan dampak ekologis jangka
panjang serta manfaat sosial bagi masyarakat.
Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs dalam perencanaan
pembangunan nasional, seperti terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana tujuan-tujuan SDGs menjadi dasar dalam
merumuskan prioritas pembangunan nasional. Ini mencakup upaya pengurangan
kemiskinan, peningkatan akses pendidikan berkualitas, serta pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan.
2. Penerapan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Teknologi memainkan peran penting dalam modernisasi administrasi negara untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah Indonesia telah mempercepat digitalisasi dalam
berbagai sektor pemerintahan, termasuk perencanaan pembangunan, pengawasan
lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam. Teknologi digital memungkinkan
pemerintah untuk mengelola data dengan lebih baik, meningkatkan transparansi, serta
