Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri Rusia Pasca Runtuhnya Uni Soviet di Bawah Kepemimpinan Vladimir Putin

Pada tahun 1991, terjadi pembubaran atau keruntuhan negara Uni Soviet, yang merupakan awal mula berdirinya Negara Rusia. Keruntuhan Uni Soviet disebabkan reformasi politik dan ekonomi yang terjadi pada negara besar tersebut. Berdirinya negara Rusia mulanya dianggap sebelah mata oleh negara-negara Barat. 

Pada akhir tahun 1990-an Rusia mengalami kemunduran sebagai aktor penting politik di dunia. Kemudian Rusia mulai bangkit perlahan di bawah kepemimpinan Vladimir Putin yang dimulai pada tahun 2000 hingga 2008, dan menjabat lagi pada tahun 2012 hingga sekarang.

Pada masa awal pemerintahan Vladimir Putin, ia menyusun serta memperkuat kembali landasan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebelumnya, strategi yang Vladimir Putin jalankan berdasar dari Konsep Keamanan Nasional Rusia. Dalam dokumen yang telah disahkan oleh Vladimir Putin menyatakan bahwa prioritas utama Politik Luar Negeri Rusia bertujuan untuk melindungi kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat Rusia secara kolektif di luar negeri.

Pada masa awal kepemimpinan Vladimir Putin, kebijakan luar negeri Rusia dapat dikatakan sebagai realisme baru. Yaitu pandangan seorang Vladimir Putin mengenai peran serta posisi Rusia terhadap dunia yang berlandaskan penilaian objektif terhadap kapabilitas dan kapasitas negara. 7 karakteristik realisme yang dimiliki Rusia antara lain adalah :

Kepentingan ekonomi sebagai dasar kebijakan luar negeri, eropa-sentrisme, sekuritisasi ancaman-ancaman non-tradisional, otonomi versus kompetisi, bilateralisme versus multilateralisme, kontrol terhadap klaim atas status Great Power, menormalisasi hubungan antara Rusia dengan Negara Barat dan dunia.

Kebangkitan Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin di Politik Internasional menjadi isu strategis untuk ditanggapi secara serius, karena Rusia menegaskan kembalinya negara Great Power yang menantang dominasi negara Barat. Kekhawatiran Negara Barat semakin terlihat ketika Politik Luar Negeri Rusia yang semakin asertif di bawah kepemimpinan Putin.

Contohnya saat Rusia memperingatkan Eropa untuk tidak bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam pengadaan komponen senjata rudal Amerika di kawasan Eropa Timur, serta insiden pada Mei 2007 di mana Estonia dijadikan sasaran serangan oleh Rusia secara verbal maupun tertulis. Tindakan penyerangan Rusia tersebut beralasan karena Pemerintahan Estonia memindahkan lokasi makam tentara Uni Soviet dari pusat kota ke tempat yang kurang strategis.

Konflik dan keretakan hubungan Rusia dengan Barat memuncak ketika Rusia menganeksasi semenanjung Krimea milik Ukraina pada tahun 2014. Mulai saat itu, Rusia menentang Amerika Serikat dan juga sekutunya Eropa yang telah menjatuhkan sanksi sebagai tanggapan atas aneksasi dan juga invasi Moskow ke wilayah Timur Ukraina. 

Hingga pada tahun 2014, Amerika Serikat dan Uni Eropa menganggap Rusia adalah mitra yang sulit untuk dikendalikan. Dalam keinginan menjadi negara great power, Rusia menghabiskan dana yang lebih banyak dari era sebelumnya untuk kebutuhan militer. 

Vladimir Putin memiliki niat untuk memajukan militer dan membangun kembali Rusia sebagai kekuatan militer modern. Serangkaian modernisasi militer Rusia telah terlihat karena dana yang digunakan sebagai persentase dari PDB hampir dua kali lipat.

Pada masa pemerintahan Vladimir Putin periode 2012 sampai sekarang, Rusia kembali bangkit dan memiliki Politik Luar Negeri yang kuat dan tegas serta menginginkan kembali posisi sebagai negara Great Power. Upaya-upaya yang dilakukan Rusia berhasil dan terlihat berkat invasi militer mereka ke Suriah dan menjadikan Rusia sebagai powerbroker yang disegani di kawasan Timur Tengah. 

Diplomasi Rusia di politik internasional pun menjadi sangat aktif yaitu ketika Rusia menjadi tuan rumah untuk presiden Turki dan Iran dalam mengkoordinasikan pandangan dan respons terhadap keputusan presiden Amerika Serikat yang menarik mundur pasukan AS dari timur laut Suriah. 

Kebijakan luar negeri Rusia yang dipimpin Putin sekarang berpedoman pada demokrasi yang berdaulat, yaitu pedoman yang memiliki konsep untuk menekankan kedaulatan dan kemandirian Rusia dari negara Barat serta menyatakan bahwa Rusia memiliki demokrasi yang setara namun berbeda dengan demokrasi sebagaimana yang didefinisikan dan diterapkan di negara Barat.

Rusia memang memiliki gudang persenjataan nuklir yang strategis seperti Amerika Serikat yang didapatnya melalui peninggalan Uni Soviet. Namun, terlepas dari reformasi militer yang ambisius selama 2 dekade terakhir, pasukan dan kekuatan militer Rusia sebenarnya masih jauh tertinggal dibanding dengan pasukan Amerika Serikat dalam hal kemampuan maupun kecanggihan teknologinya. 

Anggaran pertahanan Rusia pun hanya 63 miliar dollar yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Amerika serikat dan Cina yang memiliki dana kurang lebih 640 miliar dollar. Rusia terlihat lebih memiliki kekuatan dalam keterlibatannya pada perang terbatas seperti konflik Ukraina dan konflik di Suriah. 

Namun Rusia tidak dalam posisi yang kuat untuk memproyeksikan kekuatan militernya secara global. Meskipun Rusia memiliki hubungan dekat dengan Cina dan India, Rusia tidak dapat mengandalkan jaringan aliansi yang stabil seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Eropa, Asia Timur dan sekitarnya. Rusia pun belum dapat menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan utama di Timur Tengah dan bagian dunia lainnya.

Perjalanan Rusia dalam Politik Luar Negeri Rusia dilakukan secara asertif, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia ingin diakui sebagai Kekuatan Besar dan berpengaruh terhadap Politik Internasional. Namun sebagai negara yang disebut sebagai great power kekuatan Rusia belum cukup kuat dari segi ekonominya. 

GDP milik Rusia hanya 1,57 triliun dollar yang hanya bernilai sekitar 8 persen dari GDP Amerika Serikat dan hanya sebanding dengan nilai negara Eropa menengah seperti Spanyol. Oleh karena itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin berkomitmen untuk mendisiplinkan anggaran dan mengupayakan alokasi sumber daya yang terukur di antara sektor pembangunan, sosial, dan keamanan negara mereka.