Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri Rusia Pasca Runtuhnya Uni Soviet di Bawah Kepemimpinan Vladimir Putin

Pada tahun 1991, terjadi pembubaran atau keruntuhan negara Uni Soviet, yang merupakan awal mula berdirinya Negara Rusia. Keruntuhan Uni Soviet disebabkan reformasi politik dan ekonomi yang terjadi pada negara besar tersebut. Berdirinya negara Rusia mulanya dianggap sebelah mata oleh negara-negara Barat. 

Pada akhir tahun 1990-an Rusia mengalami kemunduran sebagai aktor penting politik di dunia. Kemudian Rusia mulai bangkit perlahan di bawah kepemimpinan Vladimir Putin yang dimulai pada tahun 2000 hingga 2008, dan menjabat lagi pada tahun 2012 hingga sekarang.

Pada masa awal pemerintahan Vladimir Putin, ia menyusun serta memperkuat kembali landasan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebelumnya, strategi yang Vladimir Putin jalankan berdasar dari Konsep Keamanan Nasional Rusia. Dalam dokumen yang telah disahkan oleh Vladimir Putin menyatakan bahwa prioritas utama Politik Luar Negeri Rusia bertujuan untuk melindungi kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat Rusia secara kolektif di luar negeri.

Pada masa awal kepemimpinan Vladimir Putin, kebijakan luar negeri Rusia dapat dikatakan sebagai realisme baru. Yaitu pandangan seorang Vladimir Putin mengenai peran serta posisi Rusia terhadap dunia yang berlandaskan penilaian objektif terhadap kapabilitas dan kapasitas negara. 7 karakteristik realisme yang dimiliki Rusia antara lain adalah :

Kepentingan ekonomi sebagai dasar kebijakan luar negeri, eropa-sentrisme, sekuritisasi ancaman-ancaman non-tradisional, otonomi versus kompetisi, bilateralisme versus multilateralisme, kontrol terhadap klaim atas status Great Power, menormalisasi hubungan antara Rusia dengan Negara Barat dan dunia.

Kebangkitan Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin di Politik Internasional menjadi isu strategis untuk ditanggapi secara serius, karena Rusia menegaskan kembalinya negara Great Power yang menantang dominasi negara Barat. Kekhawatiran Negara Barat semakin terlihat ketika Politik Luar Negeri Rusia yang semakin asertif di bawah kepemimpinan Putin.

Contohnya saat Rusia memperingatkan Eropa untuk tidak bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam pengadaan komponen senjata rudal Amerika di kawasan Eropa Timur, serta insiden pada Mei 2007 di mana Estonia dijadikan sasaran serangan oleh Rusia secara verbal maupun tertulis. Tindakan penyerangan Rusia tersebut beralasan karena Pemerintahan Estonia memindahkan lokasi makam tentara Uni Soviet dari pusat kota ke tempat yang kurang strategis.

Konflik dan keretakan hubungan Rusia dengan Barat memuncak ketika Rusia menganeksasi semenanjung Krimea milik Ukraina pada tahun 2014. Mulai saat itu, Rusia menentang Amerika Serikat dan juga sekutunya Eropa yang telah menjatuhkan sanksi sebagai tanggapan atas aneksasi dan juga invasi Moskow ke wilayah Timur Ukraina. 

Hingga pada tahun 2014, Amerika Serikat dan Uni Eropa menganggap Rusia adalah mitra yang sulit untuk dikendalikan. Dalam keinginan menjadi negara great power, Rusia menghabiskan dana yang lebih banyak dari era sebelumnya untuk kebutuhan militer. 

Vladimir Putin memiliki niat untuk memajukan militer dan membangun kembali Rusia sebagai kekuatan militer modern. Serangkaian modernisasi militer Rusia telah terlihat karena dana yang digunakan sebagai persentase dari PDB hampir dua kali lipat.

Pada masa pemerintahan Vladimir Putin periode 2012 sampai sekarang, Rusia kembali bangkit dan memiliki Politik Luar Negeri yang kuat dan tegas serta menginginkan kembali posisi sebagai negara Great Power. Upaya-upaya yang dilakukan Rusia berhasil dan terlihat berkat invasi militer mereka ke Suriah dan menjadikan Rusia sebagai powerbroker yang disegani di kawasan Timur Tengah.