Mengidentifikasi masalah yang ada dalam video bukan pesona Indonesia merupakan banyaknya masalah-masalah lingkungan yang diakibatkan keinginan pemerintah membangun 10 Bali baru yaitu antaranya Danau Toba (Sumatera Barat), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Lesung (Banten) dan Kepulauan Seribu (DKI Jakarta).
Dilihat pada pulau seribu dimulai pada banyaknya investor yang melakukan perseteruan dengan warga di salah satu Pulau Seribu yaitu Pulau Pari. Dilihat pada 10 tahun terakhir bahwasanya pengelolaan pulau pari dibiayai oleh masyarakat itu sendiri dengan adanya pembuatan fasilitas seperti Pantai Perawan, transportasi, homestay yang memiliki fasilitas AC dan lain sebagainya. Dengan adanya ini tahapan ekonomi yang dikelola masyarakat langsung dirasakan dampak baiknya apabila dikelola oleh masyarakat itu sendiri tanpa adanya kerjasama dengan orang lain ataupun perusahaan.
Konflik antara koperasi dengan masyarakat dimulai ketika koperasi menyatakan bahwa Pulau Pari milik mereka. Namun masyarakat menyatakan bahwa Pulau pari milik mereka dan berhak mereka kelola sendiri.Selain itu masalahnya juga ada pada PT yang ingin mengelola Pulau pari dengan asumsi untuk mensejahterakan warga, namun ditolak oleh Sulaiman yaitu salah satu warga Pulau pari yang pernah menjabat menjadi ketua RT.
Selain adanya permasalahan di Kepulauan Seribu, petani di Kulonprogo memiliki masalah yaitu rumah dan sawah digusur untuk bandara udara Yogyakarta dalam rangka menjual Borobudur sebagai satu dari 10 Bali baru. Lain halnya pada Desa Patiala Bawa, Sumba Barat, NTT pada tanggal 20 April 2018 menyatakan bahwa satu perusahaan perhotelan bersamaan dengan petugas badan pertahanan Nasional serta ratusan aparat bersenjata lengkap melakukan pengukuran tanah. Hal ini disebabkan bahwa perusahaan mengklaim memiliki 51 hektar tanah di daerah tersebut sejak tahun 1994. Namun masyarakat menolak dilakukan pengukuran tanah, dikarenakan merasa tidak menjual namun polisi menghadapi masyarakat dengan senjata.
Dari adanya beberapa desa yang memiliki permasalahan internal dan eksternal lain halnya pada Desa Tenganan, Bali bahwasanya mereka tidak tergiur untuk melakukan konsep turisme massal. Desa Tenganan Bali merupakan desa adat yang mampu mendatangkan 46.000 hingga 56.000 per tahun wisatawan mancanegara. Namun di desa ini tidak dipungut biaya hanya ada sumbangan yang uangnya langsung masuk pada kas desa. Hal ini merupakan fakta yang sangat baik, bahwasanya bulan Mei hingga Agustus masyarakat di pedesaan tersebut mendapatkan 2 juta per hari dan apabila sepi mendapatkan 500.000 per hari dengan adanya kedatangan turis tersebut. Alasan Desa ini tidak melakukan komersial yaitu untuk mempertahankan 917 hektar yang diantaranya 225 hektar adalah sawah dengan pencapaian panen per tahun 10 miliar rupiah yang mana Ini sanggup menghidupi 630 jiwa warga desa adat dan 4.100 warga sekitarnya. Mereka menyebut ekonomi Paris wisata merupakan hal yang bonus dari dipertahankan tradisi dan budaya lokal.
Selain desa Tenganan (Bali), Desa selebrang Maros Sulawesi Selatan. Diva ini dikelilingi pegunungan karst dengan luas mencapai 46.000 Ha. Warga di sini mewarisi kehidupan nenek moyang yang hidup dengan pertanian, peternakan dan perikanan. Sehingga dari fundamental ekonomi inilah adanya lahir ekonomi baru yaitu pariwisata. Lain halnya pada Desa Salendra, Maro-Sulawesi Selatan memiliki ancaman dikarenakan 2 dekade terakhir investor masuk dalam kawasan karst. Sehingga adanya mengeksplotasi batu marmer dan bahan baku semen.
Pada tahun 2008, 3 perusahaan mendapatkan izin penambangan batu kapur di kawasan Desa Salendra, namun warga menolak dan memukul mundur investor tambang. Maka dari itu warga segera melakukan pemetaan agar wilayah yang tidak diserobot terutama oleh industri tambang.
Setelah mengidentifikasi masalah, saya mendapatkan dampak yang ada dalam vide BUKAN PESONA INDONESIA baik dri dampak social, ekonomi, politik hingga lingkungan. Sebagaimana pada dampak sosial dimisalkan adanya perubahan dalam identitas dan budaya local, peningkatan kebutuhan infrastruktur, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi baru. Dampak ekonomi, misalkan, potensi pertumbuhan ekonomi jika wilayah baru memiliki sumber daya alam atau potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan dengan baik, peningkatan biaya untuk pemerintah pusat dalam menyediakan layanan dasar kepada wilayah-wilayah baru. Dampak politik yaitu peningkatan dalam administrasi dan birokrasi pemerintah untuk mengelola wilayah baru. Perubahan dalam representasi politik, seperti penambahan kursi di parlemen atau dewan legislatif untuk mewakili wilayah baru. Serta dampak yang ada dilingkungan yaitu memiliki potensi dampak terhadap lingkungan jika pemekaran tersebut mengancam ekosistem alam, sumber daya alam, atau mengubah pola penggunaan lahan.
Dengan adanya dampak yang ada dalam video, maka solusi yang dilakuak seperti, konsultasi publik yang terbuka dengan langkah pemerintah harus secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemekaran. Konsultasi publik yang terbuka dan transparan akan membantu mengidentifikasi kekhawatiran dan keinginan masyarakat serta mencari solusi bersama. Memberikan edukasi dan informasi, seperti sediakan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari pemekaran wilayah.
Edukasi yang baik dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan ketegangan. Melakukan pembentukan komite atau kelompok kerja bersama, misalkan bentuk kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan masyarakat, pemerintah, dan ahli terkait untuk merancang dan mengawasi implementasi pemekaran. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penyusunan rencana pembangunan bersama, misalkan bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah harus menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan untuk wilayah baru tersebut. Ini akan membantu masyarakat melihat manfaat jangka panjang dari pemekaran.
Kompensasi adil, seperti pastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak pemekaran wilayah menerima kompensasi yang adil, baik dalam bentuk penggantian lahan, pekerjaan, atau bantuan ekonomi lainnya. Mediasi dan dialog, seperti gunakan mediasi independen atau dialog yang dipimpin oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Transparansi anggara, yaitu pastikan anggaran yang dialokasikan untuk pemekaran wilayah dan pembangunan diawasi secara ketat dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan dana. Penegakan hukum dan keadilan, yaitu pastikan bahwa hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pemekaran wilayah dijalankan dengan adil dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Sosialisasi kebijakan, seperti sosialisasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemekaran wilayah secara efektif kepada masyarakat untuk menghindari miskonsepsi atau ketidaksepahaman. Pengembangan potensi ekonomi, seperti fokus pada pengembangan potensi ekonomi di wilayah baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan peluang pekerjaan
