[caption caption="Hillary Clinton on Press Conference after the scandal leaks to public"] Sumber: https://s.yimg.com/bt/api/res/1.2/KzRxG0nKlaGc.QjKNcpIOg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTM3NztpbD1wbGFuZTtweG9mZj01MDtweW9mZj0wO3E9NzU7dz02NzA-/http://media.zenfs.com/en_us/gma/us.abcnews.gma.com/ABC_clinton3_ml_150310_16x9_992.jpg
[/caption]
Apakah masyarakat Amerika Serikat sekali lagi siap menerima presiden wanita pertama setelah mendapatkan presiden kulit hitam pertama di negeri kampiun demokrasi tersebut?
Pencalonan Hilary Clinton sebagai kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat entah kenapa selalu menemui kendala. Setelah sebelumnya selalu digugat atas ketidakbecusan Hilary Clinton dalam menangani peristiwa Benghazi yang menewaskan setidaknya tiga diplomat Amerika Serikat. Kini, awal tahun 2015, Mrs Clinton dituduh melanggar undang-undang federal terkait penggunaan email pribadi untuk urusan negara. Masalah ini memicu rumor tidak sedap, yakni kemungkinan Hilary mengatasnamakan Secretary of State menggalang dana untuk Yayasan Keluarga Clinton.
Tuduhan ini bermula ketika pada Tanggal 3 Maret 2015, State Department US dalam berita di New York Times merilis sebuah pernyataan bahwa mantan Secretary of State Hilary Rodham Clinton menggunaan email pribadinya untuk keperluan urusan pemerintah, padahal dalam peraturan tertulis UU Federal menyatakan bahwa pegawai pemerintah Federal harus menggunakan email pemerintah untuk setiap urusan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan sebagai record untuk publik, terutama untuk riset dan transparansi media (Schmidt, 2015).
Media-media besar di Amerika Serikat melaporkan setidaknya selama empat tahun menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hilary sedikitpun tidak pernah menggunakan email pemerintah untuk urusan pemerintah. Majalah TIME misalnya, dalam laporan utamanya menurunkan reportase berjudul The Clinton Way sebuah upaya menyindir Hilary sebagai pejabat publik yang selalu menggunakan cara-cara sendiri dan mengabaikan peraturan-peraturan yang ada. (Von Drehle, 2015)
Hilary Clinton dalam keterangan yang terpisah mengatakan bahwa peraturan pemerintahan federal dalam hal ini membolehkan penggunaan email pribadi untuk hal-hal yang bersifat sangat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk masa-masa tertentu. Hilary menambahkan bahwa apa yang dia lakukan sama sekali tidak salah. Karena sebagaimana yang dilakukan oleh kolega sekaligus pendahulunya Colin Powell, juga pernah melakukan hal yang serupa. (Diamond & Labott, 2015)
Berdasarkan hal itulah kemudian Hilary Clinton merasa tetap percaya diri, selain diperbolehkan oleh hukum, Hilary juga memiliki preseden sebagai pembelaan, dia menganggap kritik-kritik yang dilontarkan oleh lawan politiknya hanyalah angin lalu. Jikalau sudah begini maka penilaiannya kembali kepada masyarakat, karena secara hukum, perilaku Hilary ini memiliki celah hukum sekaligus preseden sebagai pembelaan.
Perilaku Hilary Clinton bisa dikategorikan sebagai deviance karena ia memicu perdebatan yang luar biasa di detik-detik pencalonannya sebagai calon presiden Amerika Serikat. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Emile Durkhiem, deviance mampu mengkohesikan masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Dikatakan deviance karena ia memicu pro dan kontra dari sebagian masyarakat.
Bagi yang pro misalnya, mengatakan bahwa Hilary tidaklah salah karena secara hukum memang diberikan kepastian. Salah satu contoh pendapat yang pro dikemukakan oleh Jeremy Diamond dan Elise Labott, mereka mengatakan dalam laporannya di CNN berjudul “Hillary Clinton emails: Did she do anything wrong or not?” bahwa Clinton tidaklah salah karena pertama, tidak ada hukuman yang pasti dari State Department atas pelanggaran aturan-aturan tersebut. Undang undang Federal mengenai arsip atau Federal Record Act juga disahkan pada tahun 2014 setelah Clinton meninggalkan jabatannya, oleh karenanya Clinton tidak bisa dihukum dengan undang-undang tersebut. (Diamond & Labott, 2015)
Kedua, para pendahulunya baik Condoleeza Rice dan Colin Powell juga melakukan hal yang sama. Bedanya adalah Clinton menggunakan email pribadi melebihi kebiasaan pendahulunya. Data mencatat bahwa Clinton menggunakan email pribadi sebanyak 55000 item. Dari dua pendapat ini, kedua penulis tersebut menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan perilaku Hilary Clinton tersebut. Hanya mungkin akan mendapat sentimen negatif dari lawan-lawan politiknya. Masyarakat juga bisa menilai negatif dikarenakan bias media. (Diamond & Labott, 2015)
