Saat ini media tengah ramai mengangkat permasalahan Papua. Apa yang terjadi di Papua dan penanganannya bukan menggunakan pendekatan militeristik sebagai bentuk dalam menjalankan amanat negara. Tak satupun penempatan personil TNI dan Polri di Papua sebagai upaya untuk menekankan pola-pola militeristik di Papua. Tak satupun niat itu akan terhinggap di kepala.
Siapapun mengerti bahwasanya tak ada niatan dalam menempatkan personil TNI dan Polri guna mengokohkan budaya militeristik dalam menjalankan amanat keamanan dan pertahanan negara. Selama ini yang ada adalah pendekatan dialog, kekeluargaan, dan pendekatan sosial kemasyarakatan yang ditekankan.
Upaya-upaya untuk mengkondisikan agar Papua selalu aman, damai dan terhindar dari konflik merupakan mimpi bersama. Mimpi itu haruslah terealisasi dalam aksi-aksi nyata antara elemen-elemen masyarakat di Papua, dan instansi pemerintah serta personil keamanan baik TNI dan Polri. Sungguh sangat sedih pastinya diri kita apabila melihat terjadinya baku hantam, dan juga kekerasan serta terjadinya penembakan di Papua.
Oleh karena itu, janganlah kita berpikiran bahwasanya penempatan personil TNI dan Polri di Papua merupakan upaya dari pemerintah untuk memperkuat basis militer di tanah Papua. Ini yang menjadi alasan tidak mendasar dalam penerapan tersebut.
Saya pikir penempatan personil TNI dan Polri ke wilayah Papua merupakan upaya untuk mengkondisikan agar Papua terhindar dari aksi-aksi penembakan liar dan kekerasan yang terjadi di Papua. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwasanya penempatan personil TNI dan Polri itu merupakan bagian dari penerapan dan penguatan militeristik di provinsi paling timur Indonesia.
Oleh karena itu pernyataan Natalis Pigay, tokoh pemuda Papua, Sabtu (16/6) mengatakan, selama ini masalah di Papua tidak kunjung reda setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah kegagalan pembangunan pasca integrasi dan selama ini masyarakat Papua selalu menonjolkan simbol-simbol kedaerahan dan diperparah dengan pendekatan militeristik di Papua. Pernyataan ini bisa terbantahkan.
Menurut saya pernyataan tokoh pemuda Papua itu bisa terbantahkan terkait pendekatan militeristik. Mengapa? Karena tidak adanya pendekatan militeristik di Papua. Coba bayangkan oleh kita selama inibagaimana kiranya ada sejumlah prajurit TNI dan Polri yang tertembak mati di Papua oleh kelompok bersenjata di Papua dan hingga kini belum terungkap kasus penembakan itu siapa pelakunya dan aktor penembakan. Kasus penembakan di Papua terlihat menjadi teka-teki yang tak terjawab.
Berapa jumlah prajurit TNI dan Polri yang gugur dalam menjalankan tugas untuk memperkuat keamanan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selamanya. Apakah satu? Tidak. Dua prajurit gugur? Tidak. Bahkan saya katakan banyak prajurit telah gugur dalam menjalankan tugas guna mempersatukan Indonesia dari rongrongan pengacau bersenjata yang ingin mengganggu kedaulatan NKRI.
Nah terkait yang dikatakan gagalnya proses pembangunan di Papua memang itu harus kita akui adanya. Memang selama ini gelontoran uang Rp 32 triliun dari pemerintah pusat terkait otonomi khusus Papua belum berjalan seperti yang diharapkan. Banyak bolongnya dalam pengucuran dana otonomi khusus tersebut. Oleh karena itu perlu adanya langkah strategis agar dana-dana yang dikucurkan di Papua tepat sasaran dan terealisasi dengan jelas.
Semoga Papua akan semakin damai, dan ingat tak ada yang namanya militeristik di Papua. Harapannya semua elemen ikut mendukung demi kedamaian Papua....
