"Kita harus menghindari hal-hal yang bisa merusak integritas lembaga ini. Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga," tegasnya.
Ditempat terpisah, ratusan Aliansi Penyelamat Aceh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian ESDM sebagai bentuk protes kepada langkah yang diambil Pj. Gubernur Aceh, Safrizal dan meminta Menteri ESDM dan Kepala BPKM, Bahlil Lahadila untuk menunda proses seleksi Kepala BPMA hingga Gubernur Aceh definitif dilantik.
"Ini adalah bentuk aspirasi masyarakat Aceh yang ingin melihat pengelolaan Migas dilakukan secara profesional dan sesuai aturan. Kami meminta agar Menteri ESDM menghormati proses ini dengan menunggu pelantikan Gubernur Aceh terpilih," tutur Muhaimin.
Aliansi Penyelamat Aceh dan Nasir Djamil sepakat bahwa keberadaan BPMA yang dikelola secara transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan manfaat migas dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Aceh.
"Pengelolaan migas Aceh bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal kedaulatan ekonomi rakyat Aceh. Karena itu, tidak boleh ada keputusan yang tergesa-gesa dan melanggar aturan," pungkas Muhaimin.
(**/red)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
