Meyakini Presidensi G20, Akselerasikan Transisi Energi dan Perbaikan Ekonomi Bangsa

Lantas, apa bedanya Indonesia dengan negara-negara maju itu ya? Pertanyaan itu pantaslah terlontar meyaksikan hingar-bingar keanggotaan Indonesia yang berjajar dengan 19 negara maju dalam forum G20.

Dimana sirkle G20, ikut berperan aktiv  menuntaskan isu perubahan iklim, yang tertuang dalam Paris Agrement on Climate di 2015, serta menyusun agenda for sustainable Development 2030.

Oleh karenanya, kebanggaan Indonesia sebagai Presidensi G20 pantas membuncahkan narasi penting yang ikut ditularkan negara maju G20, terutama penguatan keutuhan NKRI dari ancaman tenggelamnya pulau-pulau, dampak perubahan iklim masa depan, lewat kebijakan 'langit biru'  

Dan terpenting adalah kehadiran urgensi kebijakan korektif  atas  besaran subsidi energi yang harus ditekan dan tepat sasaran, demi pembangunan yang berkelanjutan.

Nah, mensesapi gaung Presidensi G20 yang memuncak di November 2022 nanti, seharusnya mampu mengubah perilaku kita, untuk se-level bersama negara maju G20 lainnya kan?

Salah-satunya yakni memampukan diri mengonsumsi BBM tanpa subisdi, dalam menciptakan konteks besar perwujudan transisi energi fosil demi ekonomi hijau yang akan mengakselerasi perbaikan ekonomi paska Pandemi ini. Tapi bagaimana mungkin?

Penegasan Politic-Will transisi energi negara G20, diantara Inflasi dan Resesi

Kebutuhan energi pastilah mudah merasuk pada sendi kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarkat. Fenomena itu mudah terlihat, kala hadir ketegasan atas kebijakan kenaikan harga BBM sesuai kadar keekonomiannya.

Hal itu, ditambah lagi dengan dinamika ekonomi yang berkelindan di masa Pademi. Terutama kesulitan memproduksi kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat, beserta tuntutan pemerataan  pembangunan yang memerlukan dana besar. 

Dok Katadata

Realisasi kenaikan anggaran subsidi energi sebesar Rp349.9 triliun  pada APBN 2022  menjadi beban baru, seiring kenaikan harga asumsi ICP US$ 100 per barel demi menjaga inflasi. Padahal jika kita sisir, besaran subsidi energi di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil menekan subsidi energi di bawah Rp 200 trilliun.