Setiap tahun menjelang Ujian Nasional (UN) dan setelahnya, Pemerintah selalu saja panen kecaman dari penyelenggarannya yang tidak sempurna, yang terjadi di beberapa penjuru tempat di Indonesia. Dugaan soal dan kunci jawaban yang bocor, menjadi penyakit menahun yang sulit dihentikan.
Belum lagi, bobot soal UN yang tidak merata dirasakan siswa kota dan pelosok desa. Siswa kota dengan segala fasilitas pendidikannya dianggap mampu melahap bobot soal yang dibuat merata untuk para siswa se-Indonesia --tapi ada juga yang tidak- Sedangkan siswa pelosok desa menganggap susah mengerjakannya.
Alasannya klasik, jangan disamakan dong siswa kota dan siswa di pelosok kota. Dari fasilitas, tenaga pendidiknya serta kualitas siswanya pun berasa beda.
Dan sepertinya, Pemerintah belum bisa membuktikan jika alasan tadi itu tidak benar! Ya berarti memang benar, pembangunan pendidikan di Indonesaia memang masih memang belum merata kan? Baik Infratruktur dan kualitas pengajarannya?
Belum lagi soal, pasca UN, dimana perebutan kursi sekolah dengan sistem Zonasi diberlakukan. Siswa yang susah payah belajar untuk mencetak angka terbaik di UN, rela berdesakan di sekolah favorit mereka, dan akhirnya ada yang tersisih. Sedangkan siswa dengan angka pas-pasan bisa saja melenggang santai, dengan alasan rumah mereka dekat dekat sekolah itu.
Adil kadang beda interpretasi kan? Merasa adil bagi mereka yang diuntungkan, gak adil bagi meraka yang merasa tidak diuntungkan. Keadilan lalu bergema di ruang maya. Setiap Tahun Pemerintah selalu saja dikejar soal UN harusnya dihapus saja, karena sejalan dengan sistem Zonasi tadi.
Lalu, keputusanya UN akan segera dihapus dengan harapan siswa bisa lebih maju dalam hal lain bukan melulu soal akademis! Dan diharapkan sekolahan dimanapun itu ya sama saja baiknya. Sederhana kan?
Yakin mau dihapus Pak Nadiem?
Ujian Nasional akan dihapus? Hal itu sudah dipastikan Oleh Menteri Pendikaan Nadiem Makarim, dimana ujian Nasioaal dihapus mulai 2021 nanti. Tapi, ingat kebijakan ini hanya berlaku untuk  pelajar  kelas 4 SD, 2 SMP dan 2 SMA saja ya! Pertanyaannya buat saya lantas mengapa harus menunggu 2021?
Padahal tuntutan untuk menghapus UN sudah berdengung lama, dan kok baru kali ini Mendikbud-nya berani berwacana untuk mengesekusi hal ini? Saya kira, ini bisa saja sebagai ajang coba-coba, untuk membunuh rasan penasaran agar UN segera dihapus.
Ya sapa tahu hal tadi bisa membuktikan, jika kebijakan penghapusan UN bisa menggerakkan mutu pendidikan kita lebih baik lagi.
Tapi caranya pun kita masih belum tahu kan bagaimana mengeksekusinya  nanti dari pengganti UN? Namun ada bayangan sedikit sih tentang hal tadi, dimana katanya ujian penggantinya akan terdiri dari penilainan kompetensi minimun dan survei karakter, dan pastinya bukan berupa penilaian dari ujian.
