Jika belum, apakah waktu yang tersisa menjelang 2021, bisa menyiapkan para pendidiknya mengesekusi kebijakan ini? Ini akan menjadi penting, karena saya pikir, dari dahulu kita terus saja mengoreksi sistem apa yang baik buat siswa terlebih menyalahkan siswanya, namun kadang lupa jangan-jangan sistem pengajaran dan kualitas gurunya yang timpang!
Pasti kita semua sepakat ya, dengan lahirnya, kulitas guru yang baik seharusnya lahir pula kulitas siswa yang baik. Artinya, ya Pemerintah harusnya memberikan kebijakan yang super ketat pula pada perbaikan guru di masa mendatang kan? Bukan hanya bagi peserta anak didiknya!
Belajar dari Cina?
Cina dan Indonesia memiliki tantangan yang sama dalam konteks pembangunan pendidikan. Keduanya memiliki jumlah siswa yang besar untuk dididik.Â
Namun pembedanya, saat ini adalah Cina berada di peringkat pertama dalam Programme For International Student Assesment (PISA) dalam 3 tahun saja, semenjak 2015 lalu tidak berada dalam 5 besar.
Saya masih menilai, perbedaan kita dengan Cina karena penilaian sikap, masih belum menjadi penilaian dalam tolak ukur kemajuan belajar siswa. Menyeimbangkan keduanya, yakni nilai ujian dan nilai sikap tentu akan menjadi ramuan mujarab dalam mengejar ketertinggalan pendidikan kita.
Nah tentu saja, saya yakin akan banyak sekali pekerjaan rumah Pemerintah untuk terus mengup-grade para pendidiknya untuk menerapkan strategi dalam pengajarannya serta asesmen siswa untuk menghasilkan output siswa yang berkualitas, baik nilai dan juga sikap tadi.
Dan untuk mengerjakannya saya kira keseimbangan atara kualitas pendidik dan juga gaji yang diberikan harus juga diperhatikan. Sehingga ada proses kompetisi para guru untuk memperebutkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya.
Yang pada akhirnya bisa menghasilkan kualitas bagi para pendidik sendiri  dan segera dieksekusi pada anak didik mereka.
Memang sih membuktikan pameo, Guru adalah pahlwan tanpa tanda jasa itu berat. Karena saat ini semua komponen guru yang--maaf--berkualitas atau tidak pun memang sama-sama memerlukan gaji yang layak dan minta diperhatikan.
Apalagi di tengah euforia Demokrasi, ekploitasi politik dari massa pendidik di musin Pemilu, terutama soal masalah gaji dan penghidupannya yang setinggi-tingginya, bisa saja menghadirkan rasa 'malas' untuk mengerjakan tantangan pendidikan yang sesungguhnya.
Toh mereka bisa saja merasa termanja oleh rayuan janji politisi yang hadir setiap mau Pemilu tadi. Rajin apa tidak, yang pasti para guru terus saja termanja dengan fasilitasnya.
