Partai Bulan Bintang Bisa Jadi "Hantunya" Pemilu 2019?

Selamat dulu buat PBB deh, alias Partai Bulan Bintang ya! Akhirnya bisa bergabung dengan 14 partai politk lain yang bersiap-siap bertarung pada kompetisi Pemilu 2019 mendatang. Hal tersebut sudah dipertegas kok oleh keputusan sidang putusan Bawaslu RI (4/2/2018) tadi malam. Dan mau tidak mau KPU harus menindaklanjuti putusan itu dalam waktu 3 hari ke depan.

Hemm .... Seperti pepatah "perjuangan butuh pengorbanan", bisa jadi seperti itulah langkah terjal PBB untuk bisa berhasil lolos dari tahapan seleksi verifikasi faktual KPU. Itu harus diakui tak lepas dari sosok Yusril Ihza Mahendara, yang tak lelah memperjuangakan partai besutannya itu hingga bisa survive hingga sekarang. Ini menjadi kelas inspirasi bagi saya pribadi sih.

Melihat hantu pasti dong kita sebagian ada yang merasa takut? PBB bisa jadi menjelma menjadi hantu itu pada konteks Pemilu 2019 yang akan datang dan "menakuti" pihak lawan politik. Meskipun ini hanya presepsi awam saya saja sih, namun rupa hantu itu bisa saya jelaskan dengan detail kok.

Nah, yakin mau mendengar cerita horor itu? Mari saya perlihatkan penampakan itu, perlahan! Yang ga kuat bisa angkat tangannya ya!

PBB partai gurem?
Pemilu 2014 mencatat, PBB cuma meraup suara sebanyak 1.825.750 suara alias 1.46 %. Apasih arti suara itu? Artinya suara tersebut tidak mencukupi untuk membuat wakilnya duduk di DPR RI karena terganjal aturan parliamentary threshold pada 2014 lalu.

Eh, namun 2019 bisa lain. Saya kok merasa, bandul keberpihakan akan mengarah kepada partai ini. Aroma politik identitas yang kental dewasa ini bisa saja membuat kaum golput yang mencapai 25% pada Pemilu 2014 menciumnya, atau setidaknya ada bagian dari persentase yang memihak PBB. Serius?

Alasannya? Jumlah umat Islam yang menjadi swing-voters atau golput, dan telah termakan dengan politik identitas, tentu bisa masuk dalam pemilih partai ini. Apalagi banyak sekali simpul ormas Islam yang nganan dan belum menentukan hak politik, bisa-bisa berkumpul memperkuat PBB.

Ambil saja kelompok eks-HTI yang saat ini melakukan perjuangan eksistensinya sebagai ormas Islam di pengadilan, yang belum mempunyai saluran politik demokrasi, bisa saja beralih ke PBB. Lho kan mereka menganut sistem khilafah dan tidak kenal dengan demokrasi? Saya kurang tahu sih, yang pasti "no free lunch" dalam artian PBB sudah banyak membantu HTI dan menanam jasa dalam proses hukum HTI lewat ketua umum PBB Bang Yusril. 

Semua kembali kepada pengurus inti HTI, mau dikemanakan arah politIk ormas HTI ini selanjutnya agar tidak mubazir bila tidak digunakan. Emang berapa banyak pengikut HTI? Tentang banyaknya mereka itu masih puzzle, dan kita bisa mengira-ngira sendiri berapa banyaknya mereka pas berkumpul dalam Gelora Bung Karno berapa saat lalu. Satu juta, 2 juta atau 7 juta, wallahu a'lam akhi ukhti!

Itu pun belum digabung dengan simpul massa Islam yang lain! Jika memang mereka mau bergabung untuk istilah "insaf' atau apalah bahasa lainnya. Dan ini menjadi sinyal postif bagi sehatnya arah demokrasi kita kan? jika mereka mau menjadi bagian dalam suksesor sistem demokrasi negara ini dan mengakuinya. 

Hal itu wajar, melihat pergerakan Yusril selama ini yang menjadi pengacara bagi simpul-simpul ormas islam yang dianggap "hantu" oleh pemerintah pada ranah hukum. Yang pasti fenomena itu real menggambarkan hubungan yang bisa jadi saling menunggangi kepentingan satu dengan yang lainnya. Apalagi kalao bukan antara Yusril dan simpul-simpul islam yang kontra dengan pemerintahan Jokowi tadi, yang bisa saja dimanfaatkan Yusril untuk menggelembungkan ceruk suara PBB mendatang.