Peran Kementerian ATR/BPN dalam Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Kementerian ATR/BPN juga berperan dalam  andil dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara baru di Provinsi Kalimantan Timur.

"Kita semua mempersiapkan transisi kepemimpinan, kita juga menyiapkan baseline untuk bisa dibawa di pemerintahan berikutnya. Segala yang dicapai selama ini bisa dilanjutkan sambil terus kita menyiapkan kebijakan-kebijakan yang semakin memajukan negeri kita", Ungkap Menteri AHY 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seusai mengikuti sidang paripurna kabinet bersama Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara pada Senin lalu.

Pada kesempatan lain, beliau  mengungkapkan proses pembebasan tanah sebesar 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN)  dalam proses finalisasi. Beliau menyebutkan pembebasan tanah itu tinggal menunggu eksekusi.

Pemerintah pun menyiapkan program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) plus bagi warga yang masih menduduki lahan yang digunakan dalam pembangunan IKN. Beliau mengatakan bentuknya akan berbeda menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat.

Pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki target pada tahun ini sebanyak 21 paket pengadaan. Tercatat pada bulan Februari 2024 ada sebanyak 8 paket yang sudah diselesaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sementara sebanyak 13 paket yang masih dalam tahapan pembebasan atau on going. Dan pada Juni 2024, progresnya mengalami peningkatan. Di mana ada sebanyak 12 paket pengadaan tanah yang sudah diselesaikan. Selanjutnya sebanyak 9 paket dalam tahapan on going.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan pada 100 hari kerjanya, ada tambahan 4 paket pengadaan tanah yang sudah diselesaikan. Sebanyak 4 paket pengadaan tanah itu adalah Infrastruktur IKN Tahap 1, lalu Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), Jalan Shortcut Pasar Sepaku, dan Jalan Tol Akses Menuju IKN.

Dari beberapa kali kunjungan beliau ke IKN , ia mendapati ternyata, dari sejumlah lahan yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur IKN,  ternyata masih ada beberapa titik yang masih diduduki oleh masyarakat.

"Bahwa prinsipnya, semangatnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN.  Tapi juga tidak boleh atas nama percepatan kemudian kita menggusur masyarakat tanpa diberikan kepastian dan harapan hidup. Ini tidak boleh terjadi. Dan ini juga penekanan dari Bapak Presiden, tidak boleh ada masyarakat yang menjadi korban atas pembangunan yang dilakukan di tempatnya. Ini sedang di-beresi," ungkap menteri AHY.