Peran Kementerian ATR/BPN dalam Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Dia pun sudah mendapat informasi dari Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni yang juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita IKN, bahwa persoalan lahan yang menjadi masalah tersebut, tinggal dieksekusi saja sebetulnya. Jadi bukan lagi masalah yang sangat pelik.

"Tapi tinggal dieksekusi secara tepat sasaran. Agar kalau perlu relokasi, perlu ganti rugi. Perlu PDSK atau Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan  yang dilakukan dengan baik. Dengan humanis dan tidak meninggalkan "bom waktu". Atau masalah di kemudian hari," ungkap AHY.

Maka dari itu, Menteri AHY menekankan bahwa pada prinsipnya Kementerian ATR/BPN akan membantu mempercepat segala urusan mengenai pengadaan tanah di IKN,  segera menerbitkan sertifikat, asalkan tanah tersebut telah clean and clear. Kalau hal tersebut tidak selesaikan, dia menyebut hanya akan menanam "bom waktu".

 "Karena akan meledak dan menjadi isu yang membuat masalah di kemudian hari. Tetapi prinsipnya kita akan percepat hal-hal tadi," ungkapnya.

Menteri AHY ini juga menerangkan bahwa salah satu kegiatan tanah di IKN yang sudah dituntaskan adalah untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Tahap 1. Di mana target bidang tanah yang akan dibebaskan sebanyak 414 bidang, kemudian sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungannya ke IKN pada 4 Juni 2024

Semoga proses eksekusi pembebasan lahan di IKN dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari, sehingga pembangunan IKN benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya khususnya daerah Penajam.