"Pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara baru tidak hanya proses memindahkan Kantor Pemerintahan, tetapi juga membangun peradaban Indonesia yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat"
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni yang sekaligus sebagai Wakil Kepala Otorita IKN saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara pada 5 Juni 2024
Pada lain kesempatan, beliau berkomitmen bersama jajaran lainnya untuk memastikan pembangunan ini berjalan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga IKN bisa terbangun secara inklusif dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dan inilah yang menjadi perhatian pemerintah.
Beliau menambahkan pembangunan IKN tidak hanya melakukan pembangunan fisik, tetapi juga dipersiapkan dengan fondasi hukum yang kuat.
Harapannya harmonisasi rancangan peraturan ini dapat menyederhanakan regulasi dan memudahkan para pelaku usaha dalam mengimplementasikan kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara.
Dilansir dari Wikipedia memiliki arti sebuah masyarakat yang dicirikan oleh adanya negara yang telah mengembangkan budaya, bahasa, sistem tulisan, dan mata uang.
Peradaban juga melekat dengan adanya spesialisasi tenaga kerja, pertanian, arsitektur, infrastruktur, kemajuan teknologi, perpajakan, dan regulasi.
Sementara jika dilihat dari sudut pandang historis sebuah peradaban memiliki arti sebagai budaya yang lebih besar dan "lebih maju", kemudian dari unsur etimologi, peradaban sering kali dikaitkan dengan perkembangan kota. Lalu bagaimanakah pemindahan ibukota sebagai bagian dari proses peradaban tersebut ?
 Pmbangunan IKN menggunakan konsep "Smart City dan A City for all" adalah sebuah peradaban baru yang merepresentasikan dari generasi baru saat ini.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan untuk melaksanakan proses pemindahan Ibu Kota Negara, dari sebelumnya di Jakarta menjadi ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota menurut rencana akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap. Tahap pertama (2022 -- 2024) akan dilakukan pembangunan infrastruktur dasar untuk menampung 500 ribu penduduk, seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR dan pembangunan perumahan di area utama IKN.
