Jakarta- Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni dalam Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi serta Pemenuhan HGU dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) pada Kamis (18/07/2024) di Pullman Jakarta Hotel menyampaikan bahwa diperlukan Kerja sama pemerintah dan pelaku usaha komoditi kelapa sawit diharapkan akan meningkatkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan kerja sama yang baik, kita berharap ada kepastian hukum yang akan menjamin Bapak/Ibu sekalian meningkatkan produktivitas. Sementara bagi pemerintah juga memiliki pendapatan yang lebih banyak dengan tujuan untuk kesejahteraan kita," ungkap Wamen ATR/Waka BPN kepada peserta acara tersebut Clinic yang merupakan para pelaku usaha kelapa sawit.
Wamen Raja Juli Antoni menjelaskan problem terkait dengan produktivitas kelapa sawit juga menghadapi berbagai sektor hal. Namun, beliau optimis dengan komitmen bersama pemerintah beserta pelaku usaha dapat dicarikan solusi terbaik demi kebaikan bersama. "Memang tidak mudah persoalannya. Dengan komitmen kita bersama, diharapkan bisa menguraikannya satu per satu. Saya mohon kita bisa berusaha menyelesaikannya dengan sebaik mungkin," imbuhnya.
Ajakan kerja sama ini menurut beliau telah sejalan dengan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan pembenahan pada administrasi pertanahan dan tata ruang.
 "Kami memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, memperbaiki tata kelola pemerintah yang lebih baik, transparan, akuntabel, melayani. Kita sama-sama bekerja memberikan kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan bangsa," ungkap Wamen Raja Juli Antoni.
"Terkait dengan adanya perkebunan kepala sawit yang belum memiliki data HGU, kita coba selesaikan dengan pola yang lebih cepat menyelesaikan HGU reguler yang memakan banyak waktu, misalkan nanti proses pengukurannya akan lebih cepat," lanjut Raja Juli Antoni.
Sebagai informasi, kegiatan ini diprakarsai oleh Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Hasan Basri serta Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon C.M. Panggabean. Turut hadir, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
Prospek Industri Kelapa Sawit dan Regulasinya
Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan yang berat di tahun 2024 hingga 2025. Dimana kondisi ekonomi global, yang penuh ketidakpastian masih membayangi pertumbuhan trend ekonomi negara-negara maju.
China yang notabene adalah salah satu konsumen terbesar kedua produk minyak sawit juga masih bergulat dengan pemulihan pelemahan ekonomi pasca Covid-19, begitu juga dengan Eropa yang berusaha membatasi impor produk kelapa sawit, padahal industri disana masih sangat membutuhkan.
Maka dari itu jika kita percaya betul bahwa industri kelapa sawit akan kembali normal secara global, maka pemerintah beserta para pelaku industri kelapa sawit harus bersatu padu menyelesaikan permasalahan internal dalam negeri seperti penertiban regulasi HGU dan pembangunan kebun masyarakat untuk tingkatkan kesejahteraan.
Jika masalah internal kelapa sawit bisa diselaraskan oleh pemerintah dan pelaku usaha industri kelapa sawit, bukan tak mungkin jika nantinya industri ini kembali berjaya dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara secara makro. Semoga bermanfaat
