Jakarta -  Untuk mendorong investasi dan kepastian hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi pada Kamis (18/07/2024) meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0. Program ini resmi diluncurkan oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024, turut hadir dalam acara ini yaitu Presiden Terpilih  Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto , dimana dalam hal ini beliau hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN berharap supaya Kebijakan Satu Peta 2.0 sesegera mungkin diaplikasikan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta dalam berbagai sektor.
"Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ungkap Menteri AHY kepada media yang hadir.
Sebagai tambahan Menurut Menteri AHY menuturkan  Kebijakan Satu Peta yang disinergikan pada tata ruang, akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang hendak berinvestasi di Indonesia.
"Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan One Map Policy  ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Kebijakan Satu Peta merujuk pada  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, yang merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
Maka dengan kehadiran kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial atau skala ruang akan mengacu pada satu peta yang sama, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Sebagai informasi bagi para pembaca sekalian, Geoportal merupakan singkatan dari Geospatial Web Portal. Geoportal adalah portal khusus yang berhubungan dengan layanan pencarian dan penggunaan data spasial (ruang) melalui jaringan media internet, dan masyarakat pun dapat mengakses secara bebas berbagai lokasi data, ruang, atau berbagai tempat di permukaan bumi melalui portal web resmi dari pemerintah.
Pada kegiatan ini, Prabowo Subianto menyampaikan, Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. "Yang kita capai ini adalah One Map Policy yang sangat strategis, dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif," kata Prabowo Subianto.
Pada kesempatan itu pula, turut pula hadir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dimana beliau menjelaskan bahwa jumlah peta yang tercantum dalam Geoportal KSP 2.0 sudah meningkat. "Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta dan telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga," ungkap beliau.
Pada acara tersebut turut hadir sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Landreform, Rudi Rubijaya; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto.
Manfaat Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0
Dengan kehadiran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 maka akan memudahkan masyarakat serta pemerintah dalam mencari sebaran lokasi atau ruang dengan bantuan jaringan internet. Kita tidak perlu lagi menggunakan peta konvensional yang ribet dan kurang akurat. Hanya dengan membuka perangkat laptop atau ponsel peta kita dapat mengakses Geoportal ini.
Beberapa manfaat dari Geoportal ini adalah kita dapat memonitoring program pemerintah, memudahkan pelayanan terintegrasi, akses informasi untuk mitigasi permasalahan, acuan analisis dan pengambilan keputusan bagi pemerintah dan tentunya dapat menjadi referensi bahan penelitian masyarakat.
Semoga dengan kehadiran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat menjawab permasalahan spasial dalam tata ruang secara real-time dan online untuk mewujudkan iklim investasi yang baik serta kepastian hukum. Semoga bermanfaat.
