Educatie…. Irigatie….. Emigratie….
Itulah Trilogi Politik Etis pada jaman Hindia Belanda yang digaungkan tokohnya yaitu Van Deventeer. Bisa dikatakan pemikiran Van Deventeer sangatlah progresif di jamannya, dikarenakan hampir rata-rata negara Kolonialis pada akhir abad 19, belum ada yang terpikir untuk memajukan negara jajahannya secara holistik dalam hal pendidikan, pertanian dan pemerataan ekonomi, kebanyakan masih terus mengekploitasi habis-habisan kekayaan sumber daya alam negara jajahannya.
Siapakah Van Deventeer itu ? apakah Politik Etis Belanda itu ? ….
Nama lengkapnya Conrad Theodor "Coen" van Deventer lahir pada 29 September 1857, profesi utamanya adalah bergerak dalam bidang hukum, ia juga penulis aktif  tentang Hindia Belanda dan anggota Dewan Negara Belanda. Ia dikenal sebagai pencetus awal Gerakan Politik Etis Belanda.
Dilansir dari Wikipedia, Van Deventer muda yang berbakat dalam bidang hukum bertolak ke Hindia Belanda. Dalam waktu singkat, Deventer menjadi kaya raya dari profesinya dalam firma hukum, karena pada saat itu sedang booming perkebunan perkebunan swasta serta maskapai minyak BPM yang bermunculan saat itu sehingga sangat membutuhkan jasa penasihat hukum.
Deventeer termasuk politisi berjiwa humanis, dimana ia mengemukakan perlunya sebuah tindakan yang lebih manusiawi bagi pribumi karena mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol akibat salah pengelolaan tanah jajahan. Hal ini bisa dikatakan sangat progresif di jamannya, karena para negara Imperialis di jaman belum terpikirkan untuk memajukan negara jajahannya.
Perihal yang paling monumental yang dilakukannya adalah  menulis artikel dalam majalah De Gids (Panduan), berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan) pada tahun 1899. Pengertian Eereschuld secara substansial adalah "Hutang yang demi kehormatan harus dibayar, walaupun tidak dapat dituntut di muka hakim".Â
Tulisan itu berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana negara sekecil Belanda menjadi makmur hidup enak adalah hasil dari memeras keringat  darah bangsa pribumi  daerah jajahan di Hindia Belanda ("Indonesia"), sementara di sisi lain Nusantara (Hindia Belanda) saat itu miskin dan terbelakang, maka sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut dikembalikan melalui pembangunan yang memajukan daerah jajahannya.
Pada tahun 1903, Saat Deventer menjadi anggota Parlemen Belanda, ia menerima tugas dari menteri daerah jajahan  untuk menyusun sebuah laporan mengenai keadaan ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura. Hanya dalam waktu satu tahun, ia berhasil menyelesaikan tugasnya.
