Jika benar-benar ingin memperkuat KPK, untuk saat ini ada 2 hal yang harus ditambahkan, namun lagi-lagi jika DPR maupun Presiden berkomitmen dalam memperkuat KPK. Yang pertama sesuai yang diusulkan oleh Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, bahwa agar KPK tidak diganggu terus menerus dengan ancaman revisi UU KPK maka sebaiknya KPK dimasukan dalam konstitusi (UUD 1945), karena jika telah dimasukan dalam konstitusi maka potensi untuk diganggu akan sulit sekali, jika KPK yang saat ini tidak terdapat dalam konstitusi maka akan terus menerus diteror jika berani mengusik pihak-pihak tertentu. Dengan dimasukannya KPK dalam konstitusi maka komitmen Jokowi dalam memperkuat KPK tidak akan diragukan, namun ketika masih terus menerus menunda revisi UU KPK tanpa ada penolakan yang nyata maka publik semakin mempertanyakan komitmen memperkuat KPK oleh Jokowi.
Kedua, dengan cara membentuk Lembaga Pemasyarakatan (lapas) khusus koruptor, karena seperti kita ketahui bersama bahwa terdakwa koruptor bebas semau-maunya keluar masuk lapas, Gayus Tambunan misalnya lebih dari sekali keluar lapas, terus terbaru adalah pengakuan Yulianis bahwa Nazaruddin tidak berada di lapasnya, ini mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan terhadap lapas, sehingga sudah sepatutnya dibentuk lapas khusus korupsi dimana KPK yang mengelola dan mengawasinya, tentunya bisa saja jika memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, lapas khusus narkotika saja sudah terbentuk, masak korupsi yang sama-sama kejahatan luar biasa tidak memiliki lapas khusus.
Ini semua untuk menyelamatkan KPK sekaligus elektabilitas Jokowi di mata publik, karena saat ini KPK merupakan lembaga antirasuah yang mendapatkan ruang di hati publik maka seharusnya Jokowi bermanufer politik dengan berada di garda terdepan menyelamatkan KPK, hingga elektabilitasnya baik di mata publik.
