Mohon tunggu...
Agus Setiyanto
Agus Setiyanto Mohon Tunggu... Jurnalis -

Warga Negara Indonesia yang baik.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Munculnya Dinasti Politik Baru di Banyumas

18 Desember 2015   19:00 Diperbarui: 18 Desember 2015   19:59 775
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Saya yakin semua orang yang ingin bertarung di Pilkada Banyumas 2018 sudah sadar dengan fenomena menguatnya dinasti TBS ini. Bagaimanapun juga hadirnya dua Putri Raja ini bisa menjadi ancaman sekaligus harapan. Satu sisi bisa menyulitkan mereka (khususnya kader PDIP) untuk bisa menggondol surat rekomendasi dari Megawati. Sedangkan bagi partai di luar PDIP, yang tidak punya kader berkualitas sekaligus berduit, bisa berlomba-lomba untuk menjagokan dinasti TBS ini.

Anda jangan berasumsi Nastiti akan maju di Pilkada Banyumas. Saya yakin TBS tidak akan tergesa-gesa untuk berkuasa di Banyumas. Apalagi saat ini dia masih punya satu jagoan lain yang lebih siap dan berpengaruh. Ia adalah Wahyu Budi Saptono, Sekda Banyumas yang tidak lain adik kandung TBS itu sendiri. Orang paling berkuasa di lingkungan PNS Banyumas ini-di bawah bupati dan wakil bupati-merupakan kandidat sesungguhnya.

Ada saatnya  Paman si-Tiwi dan Nastiti ini muncul dan dimunculkan. Saya yakin di internal PDIP dan Bupati Achmad Husein-yang notabene kader PDIP-juga sudah bersiap-siap mengantisipasi takdir pahit ini. Sehingga lobi-lobi pilitik kelas tinggi tidak boleh sampai terlambat. Jika terlambat sama artinya membiarkan TBS sesuka hati meyakinkan Megawati agar bersedia menunjuk Pak Sekda di Pilkada Banyumas.

Kalau nantinya Pak Sekda benar-benar memperoleh mandat dari PDIP untuk menggantikan Husein, sejarah baru Banyumas akan benar-benar lahir. Sejarah itu berupa mengguritanya dinasti TBS di wilayah ini. Mari kita tunggu sejarah itu dua tahun lagi.

Apa yang dilakukan TBS tentu saja tidak melanggar hukum. Semua sah-sah saja atas nama demokrasi. Lagipula di berbagai daerah praktik seperti ini sudah lama berjalan. Misalnya  Dinasti Dewi Sri di Kabupaten Brebes, Tegal, Kota Tegal, dan Pemalang. Di semua daerah itu keluarga Dewi Sri sempat berkuasa dan berusaha berkuasa secara bersamaan. Nahas, raja-raja kecil itu runtuh di pilkada terakhir, hanya Brebes saja yang masih digdaya.

Dinasti politik TBS tersebut, jika benar terwujud, sebenarnya juga memiliki latar sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Anda pasti pernah mendengar cerita Raden Joko Kaiman yang dikenal sebagai Bupati Mrapat. Konon setelah dinobatkan sebagai bupati pertama Banyumas. Beliau kemudian membagi wilayah kekuasaan Wirasaba menjadi Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara.

Jadi, para bupati atau adipati dulunya memang satu keluarga. Mereka yang jadi penguasa kabupaten adalah masih satu keturunan Trah Raja atau biasa disebut berdarah biru. Artinya selain darah biru harus minggir, jangan pernah bercita-cita untuk menjadi bupati.  Kecuali mau nekat bikin Trah Raja sendiri-seperti halnya Tasdi di Purbalingga. (Purwokerto, 18 Desember 2015)

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun