Mohon tunggu...
Sastyo Aji Darmawan
Sastyo Aji Darmawan Mohon Tunggu... Lainnya - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Penyuluh Antikorupsi

Menulis supaya gak lupa

Selanjutnya

Tutup

Politik

Apakah Komunisme Bertentangan dengan Pancasila?

27 September 2024   21:30 Diperbarui: 27 September 2024   21:30 9
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Diskusi tentang komunisme versus Pancasila selalu kembali hangat menjelang Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober.

Tanpa bermaksud menihilkan kekejaman PKI, baik yang dilakukan pada pemberontakan pertamanya di tahun 1926, 1948 atau Gerakan September Tiga Puluh-nya di tahun 1965. Tulisan ini hanya mencoba menganalisa dengan netral bagaimana hubungan komunisme dengan Pancasila yang sesungguhnya, dengan berawal dari pertanyaan sederhana: "Jika komunisme bertentangan dengan Pancasila, mengapa Bung Karno memberi ruang kepada komunisme untuk menjadi 'paham' yang sempat diterima oleh bangsa Indonesia selain agama dan nasionalisme (Nasakom)? Padahal, Bung Karno sendiri-lah bapak Pancasila itu sendiri". 

Tulisan ini juga tidak bermaksud mengorek luka lama yang telah dialami korban kekejaman PKI, Korps Angkatan Darat dan sebagian besar masyarakat Indonesia atas tindakan brutal PKI di masa lampau. Atas nama apapun, eksistensi PKI atau komunisme sudah tidak lagi relevan bagi bangsa Indonesia. Kita sudah punya ideologi yang seharusnya cukup untuk membawa bangsa ini mensejahterakan dirinya sendiri dan bebas dari segala bentuk penjajahan serta tirani, yaitu Pancasila. Kita hanya perlu konsistensi mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar cita-cita pendirian bangsa ini dapat terwujud. Dengan syarat: "nilai-nilai Pancasila dipahami dengan benar oleh setiap orang".

Faktanya, baik nilai-nilai Pancasila atau komunisme bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh para penganutnya. Misalnya, kita pernah mendengar ada salah satu Ormas yang dibekukan karena dianggap anti Pancasila. Padahal, mereka orang Indonesia yang tidak kurang mengenyam pendidikan Pancasila selama 12 tahun di sekolah dasar dan lanjutan. Bahkan, ketua-nya mengaku paham betul Pancasila, sebab pernah menyusun karya tulis ilmiah bertemakan Pancasila.

Selain itu, ada juga pihak yang mengusung Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat mutlak bagi penyelenggara negara di salah satu instansi penegak hukum. Kelulusan TWK dianggap standar pemahaman penyelenggara negara terhadap wawasan bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila. Nyatanya, pihak yang mengusung TWK itu menjilat ludahnya sendiri dengan melakukan korupsi yang jelas-jelas bertentangan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Terlalu serius jika menuduh pengusung TWK itu tidak paham pancasila, apalagi yang bersangkutan mantan anggota kepolisian. Akan lebih halus jika menyebut beliau hanya salah paham saja soal Pancasila.

Dari cerita itu, bukan mustahil jika kesalahpahaman juga dialami oleh para penganut Komunisme di dunia, salah satunya PKI.

Paham Komunisme Yang Menyimpang

Istilah komunisme berasal dari bahasa Latin "comunis" yang artinya milik bersama. Komunisme adalah ideologi, pandangan filsafat, dan tindakan politik yang menciptakan tatanan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi (modal, tanah, dan tenaga kerja). Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat tanpa kelas sosial. (Baca: "Mengapa Komunisme Dilarang di Indonesia?")

Dari definisi aseli-nya itu, sekilas tidak ada yang salah dengan paham komunisme. Bahkan, mungkin konsep kepemilikan bersama alat produksi juga dianut sampai hari ini oleh negara kita. Komunisme mendapat cap buruk karena pemahaman penganutnya di Uni Soviet yang sangat keras. Cap buruk ini semakin menjadi-jadi setelah Perang Dunia II.

Di Indonesia, citra buruk komunis melekat ke PKI karena aksi-aksi-nya yang brutal. Berbekal pandangan tentang 'kepemilikan bersama alat produksi', PKI kerap menyerang ulama-ulama kaya pemilik pondok pesantren, merampok hasil pertanian dari lahannya yang sangat luas dan membagi-bagikan hasil rampasannya itu kepada orang miskin. Dari aksinya itu, PKI dianggap sebagai kelompok yang tidak beragama.

Padahal, sejak awal kemunculannya di Indonesia, PKI tidak menerapkan atheisme. Bahkan, menurut banyak saksi mata, para tokoh PKI dikenal sangat religius. DN Aidit, misalnya. Ia putra seorang ulama yang rajin mengaji dan berpuasa di bulan Ramadhan. Begitu juga Amir Sjarifuddin yang merupakan seorang Kristen yang taat.

Kini, stigma PKI yang anti-agama terlanjur tersebar luas dan diyakini oleh masyarakat bertentangan dengan asas ketuhanan Pancasila. Akan tetapi, tanpa stigma itu pun, PKI memang harus dibubarkan. Meski PKI dan para tokohnya mengaku tetap beragama, ajaran agama mana pun tidak membenarkan tindakan politik yang menggunakan kekerasan apalagi merampas hak milik orang lain.

Mungkin, hanya Bung Karno yang paham betul tentang komunisme. Sehingga, beliau berani mengeluarkan gagasan Nasakom sebagai tiga pilar utama kekuatan rakyat sejak tahun 1926 atau pada tahun yang sama ketika Bung Karno mendeklarasikan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI). 

Konsep tiga pilar utama yang sempat terabaikan kembali didengungkan Sukarno setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 1956. Alasan dan tujuan Bung Karno saat itu adalah karena menilai sistem Demokrasi Parlementer tidak cocok untuk negara Indonesia.

Zulfikri Suleman dalam Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta (2010) menuliskan, menurut Sukarno, Demokrasi Parlementer melindungi sistem kapitalisme karena parlemen dikuasai oleh kaum borjuis dan tidak akan bisa memakmurkan rakyat.

Sukarno bahkan menyatakan bahwa Nasakom merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945 dalam politik. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1961, Bung Karno menegaskan:

“Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada NASAKOM; siapa yang tidak setuju kepada NASAKOM, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila,” lantang Sukarno dikutip dari Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (2004) karya Jan S. Aritonang.

Tidak ada yang berani melabeli Bung Karno sebagai presiden yang tidak paham cara menentukan pilar-pilar bernegara. Tapi beliau manusia, sama seperti tokoh-tokoh komunis lainnya. Bisa jadi saat itu beliau sempat salah memahami komunisme. Atau justru pemahamannya  sudah benar, namun PKI yang gagal memanfaatkan kepercayaan Bung Karno. Sehingga, mereka semua tidak menduga bahwa lawan politiknya akan memanfaatkan 'pemahaman yang menyimpang' itu untuk menyingkirkan komunisme dari bumi Indonesia dengan dakwaan: "percobaan pembunuhan Pancasila".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun