Pariwisata Mamasa, Mau Kemana?

9

14

4

Prosentase Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

17,07

21,95

34,15

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, 2012

Setidaknya, ada dua hal yang menunjukkan “angka merah” pemerintah terkait indikator capaian urusan kebudayaan. Pertama, rendahnya apresiasi pemerintah dalam pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya. Ha ini tergambar dari prosentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Dari 41 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada, tidak lebih dari 10 yang dilestarikan atau sekitar 20 persen saja. Kedua, nihilnya upaya pemerintah untuk mendorong dan mempromosikan kegiatan kebudayaan. Hal ini tergambar dari  tidak adanya penyelenggaraan kegiatan seni-budaya. Dari tahun 2010 hingga 2012 tidak ada satu event seni-budaya yang dilakukan. Kondisi ini memang bisa jadi karena dua hal. Pertama, dari pihak sanggar seninya sendiri yang kurang proaktif mengupayakan kegiatan kebudayaan. Kedua, masih rendahnya political-will dan good-will pemerintah untuk mendukung kegiatan kebudayaan.

Political-will dan good-will pemerintah memang sesuatu yang seringkali digugat dan dipertanyakan. Bukan saja dalam konteks kegiatan seni-budaya, tapi dalam pengembangan pariwisata pada umumnya. Marthen Manggeng, pegiat BPMS-GTM Mamasa yang kini menjadi Anggota DPD-RI mewakili Provinsi Sulbar menuturkan bahwa Mamasa memiliki potensi besar dalam banyak hal, termasuk dan terutama dalam hal potensi pengembangan pariwisatanya. Sayangnya menurut Marthen potensi besar ini tidak digarap secara serius oleh pemerintah. Dalam hal pengembangan pariwisata, menurutnya, salah satu kendala utama adalah rendahnya daya dukung infrastruktur selain perspektif pemerintah yang masih parsial. “Mestinya pemerintah menata program secara sistemik sehingga ada sinkronisasi program yang saling menopang satu sama lain, misalnya antara program pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata,” ujar Marthen.

Dengan telah ditetapkannya pariwisata sebagai prioritas pembangunan, sudah semestinya pemerintah memiliki political-will dan good-will untuk pengembangan pariwisata. Konkretnya, misalnya, regulasi sektor pariwisata di tingkat provinsi diterjemahkan dalam Perda dan Perbup, memastikan ketersediaan anggaran dan segala rencana dalam tataran implementasinya secara sinergis. Jika sektor pariwisata secara resmi telah ditetapkan sebagai program prioritas, maka pemerintah harus mampu memastikan jawaban atas pertanyaan besar yang menjadi judul tulisan ini: Pariwisata Mamasa, mau dibawa kemana?

[caption id="attachment_339253" align="aligncenter" width="560" caption="pernak-pernik seni toraja-mamasa (dok.pribadi)"]

1408693369778385253

[/caption]