Upaya Mengurangi Kemiskinan di Jakarta Agar Maju dan Sejahtera Bersama

Jakarta sebagai ibukota negara sekaligus pusat bisnis memiliki banyak permasalahan yang perlu diselesaikan. Salah satu yang utama ialah kemiskinan yang menjadi akar dari masalah sosial yang ada di masyarakat. 

Kemiskinan perlu ditangani bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam melihat juga harus dari berbagai dimensi agar diatasi secara menyeluruh. Untuk itu YBM PLN mengadakan Diskusi Publik "Potret Kaum Marginal Jakarta Dulu, Kini dan Nanti" di Bumbu Desa Cikini tanggal 7 Agustus 2019. 

Dokpri

Ibu Dr. Mariana M.Si Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta mengatakan pendataan masyarakat menengah ke bawah dahulu belum terintegrasi namun kini sudah lebih tertata rapi. Pemerintah Daerah pun sudah berupaya dengan memberikan bantuan bagi lansia dan disabilitas sebesar Rp 300.000 per bulan. Namun sayangnya angka penurunan kemiskinan relatif lebih kecil dibanding APBD yang besar setiap tahunnya. 

Dokpri

Sedangkan menurut peneliti dari INDEF Bhima Yudistira kemiskinan bukan dilihat dari pendapatan per bulan saja tapi berapa banyak anggota keluarga yang ditanggung. Selain itu masih banyak warga Jakarta yang belum memiliki aset seperti rumah malah banyak yang memiliki jumlah hutang yang tinggi di beberapa pinjaman online. 

Pada beberapa kawasan masih ditemui kesenjangan sosial yang mencolok misalnya di kawasan Jakarta Utara ada orang yang memiliki rumah mewah namun tidak jauh ada nelayan yang pendapatannya tidak menentu setiap bulannya. 

Hadirnya beberapa perusahaan startup di Jakarta yang memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang sayangnya masih didominasi pekerja dengan kemampuan rendah seperti sopir yang sewaktu-waktu bisa kehilangan pekerjaan. 

Maka dalam hal ini kemiskinan harus dilihat dari berbagai dimensi bukan sekedar pendapatan atau kemampuan membeli kebutuhan pokok tapi juga hal lainnya seperti perlindungan hukum, kepemilikan aset dan ketrampilan yang dimiliki. 

Mas Bhima pun menyarankan perlunya integrasi lembaga filantropi seperti YBM PLN agar masyarakat tidak menerima bantuan beberapa kali sedangkan masih ada yang belum tersentuh bantuan sama sekali. 

Dokpri

Selanjutnya Salman Al Farisi selaku Deputi Direktur YBM PLN mengatakan dibuatnya buku Peta Kinerja Pemberdayaan Masyarakat DKI Jakarta merupakan anjuran dalam agama dimana jika sudah melakukan kebaikan sebaiknya dituliskan dan diberitakan. 

Buku ini dibuat agar kinerja dan pencapaian selama setahun dapat terukur terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagai lembaga pengelola zakat di lingkungan PT PLN Persero, YBM PLN memiliki beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan dakwah. 

Dokpri

Data dalam buku Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kiprah Program YBM PLN, Rasio Penerima Manfaat YBM PLN Januari 2019 antara lain Jakarta Utara 2,39 %, Jakarta Timur 1,99 %, Jakarta Barat 2,81 %, Jakarta Selatan 2,14%, Jakarta Pusat 2,53 % dan Kepulauan Seribu 15,25 %. 

Jumlah penerima manfaat dari program YBM PLN di wilayah DKI Jakarta bidang Sosial Kemanusiaan 35.705 jiwa, Kesehatan 5.500 jiwa, Pendidikan 5.064, Ekonomi 1.649, Dakwah 1.615 jiwa maka total penerima sebanyak 49.534 jiwa. 

Sedangkan anggaran penyaluran di bidang Pendidikan 8,03 milyar, sosial kemanusiaan 7,22 milyar, kesehatan 1,23 milyar, ekonomi 1,21 milyar, dakwah 0,80 milyar totalnya adalah 17,37 milyar. 

Pegiat sosial Turun Tangan M. Choizin Amirullah mengatakan peranan lembaga zakat harus diperluas misalnya memberikan akses bantuan hukum sosial dan akses informasi. Pemda DKI pun bisa mendata tanah wakaf agar bisa memberikan kesejahteraan warganya seperti yang dilakukan pemerintah Singapura. 

Ia pun berharap pemerintah pusat bersedia memberikan data yang valid mengenai masyarakat miskin agar lembaga filantropi yang ada bisa bersinergi membantu meningkatkan kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia. 

Dokpri