Di tahun 2019 "Hanya ada 11 (sebelah) lokasi dari 26 lokasi sesuai SK Kumuh Bupati Pemalang Tahun 2018 yang dibiayai oleh APBN untuk kegiatan skala linkungan, jadi ada 15 lokasi yang belum ada penanganan melalui pembiayaan APBN, sehingga  diharpakan adanya kontribusi kolaborasi pendanaan dari APBD,Dana Kelurahan,Dana Desa,CSR dan Swadaya Masyarkat ." Jelas Nugroho.
Dalam program KOTAKU ini, pemkab Pemalang telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar) di tahun 2019.
Dari dana itulah pelaksana program KOTAKU mampu meningkatkan  cakupan penanganan kekumuhan yang tidak bisa di biayai dana APBN dengan mengalokasikan kegiatan jambanisasi secara individu (per rumah), Pengelolaan Persampahan( becak sampah dan tong sampah terpilah ), Ruang Terbuka Publik (RTP). Sedangkan jambanisasi komunal ( MCK Komunal )  dibiayai oleh dana APBN.
Kawasan Bebas Kumuh Bebas Sampah
Adanya pengurangan kawasan kumuh yang tinggal 190,13 Ha diakhir tahun 2019 perlu juga dicermati adanya  permasalahan persampahan di kabupaten pemalang ada bebrapa kendala seperti masih kurangnya TPS (Tempat Pembuangan Sampah), Kurangnya armada pengangkut sampah dari TPS ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan Perilaku atau pola hidup masyarakat kita sendiri.
Produksi sampah untuk kawasan perkotaan 187 ton/hari itupun sudah dikurangi oleh beberapa tempat pengolahan sampah yang ada di kabupeten pemalang yakni mencapai 101 tempat pengolahan sampah terkumpul  51 ton/hari  dan ada beberapa masyarakat yang membuang sampah ke sungai.
Rencananya untuk persampahan akan dibangun TPS tiap desa setiap desa akan dibebani retribusi sebesar Rp. 100.000,-/bulan dan sesuai dengan kebijakan pusat 100-0-100  yang artinya 100% air minum bersih ,  0% terbebas pemukiman kumuh dan 100% pelayanan sanitasi,  dengan adanya program tersebut  kita berharap semoga di tahun 2019 kabupaten pemalang bebas kumuh
Sampah masih menjadi permasalahan kekumuhan pada tahun 2019. Koordinator Kota (Korkot) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Nugroho Adi Santoso melalui Askot Dedy Sarifudin mengatakan dari semua permasalahan kumuh, masalah sampah adalah 47,72 persen.
"Program KOTAKU ini tidak hanya membangun infrastruktur untuk membuat suatu wilayah bebas kumuh namun juga bidang lainnya,"
Menurutnya permasalahan kekumuhan selain persampahan adalah infrastruktur 22,63 persen, jalan (1,11 persen), drainase (6,76 persen), air minum (30,42 persen), limbah (27,47 persen) dan kebakaran (18,81 persen). Masalah jalan untuk wilayah kumuh kendalanya adalah pada lebar jalan yang mestinya 1,5 meter sulit dicapai lantaran jalan-jalan terutama  gang-gang lebarnya kurang dari 1,5 meter.
Demikian pula dengan masalah kebakaran di mana untuk Program KOTAKU idelanya satu lingkungan RT terdapat hidran. Keberadaan hidran adalah untuk mempercepat pemadaman apabila terjadi kebakaran sebab di daerah kota lantaran jalan sempit maka apabila terjadi kebakaran mobil pemadam tidak bisa menjangkau rumah korban kebakaran.
Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Fahmi Hakim mengatakan, dalam menangani masalah kumuh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meninggalkan ego sektoral. "Dalam menangani kumuh ini masing-masing OPD memiliki program karena tinggalkan ego sektoral dan lakukan koordinasi."
