Integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan langkah strategis untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Pendidikan hukum tidak hanya melengkapi pendidikan agama yang selama ini menjadi pilar utama dalam membangun moral siswa, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kewargaan. Hal ini penting untuk membangun kesadaran bahwa hidup bermasyarakat membutuhkan harmoni antara nilai spiritual dan aturan normative (Alika and Rawita 2022).
Pendidikan agama dan hukum saling melengkapi, di mana pendidikan agama menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang bersifat universal, sedangkan pendidikan hukum memberikan kerangka normatif dalam mengatur interaksi sosial. Dengan demikian, pendidikan hukum menjadi alat untuk menerapkan nilai-nilai agama secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang memahami hubungan ini akan lebih mampu hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma hukum yang berlaku di masyarakat (Bahram 2023). Dalam Penelitian Atikoh menunjukkan bahwa integrasi ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter siswa yang lebih baik (Atikoh 2023).
Pendidikan hukum di MI tidak dapat dipandang sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Tujuannya adalah mencetak generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Integrasi antara pendidikan agama dan hukum akan menghasilkan individu yang tidak hanya memiliki keimanan yang kuat, tetapi juga kemampuan untuk hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Hal ini menjadi bekal penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berintegritas (Anwar and Putro 2023).
Pengajaran hukum sejak dini juga berperan dalam membangun kesadaran anak mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Anak-anak yang memahami hak mereka akan lebih mampu menuntut keadilan dan perlindungan hukum. Sebaliknya, pemahaman mengenai kewajiban mendorong mereka untuk bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Hal ini tidak hanya menciptakan individu yang taat hukum, tetapi juga memperkuat tatanan sosial yang lebih adil.
Pendidikan hukum juga membantu anak-anak mengenali perbedaan antara tindakan yang benar dan salah berdasarkan prinsip hukum. Hal ini mencegah anak terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Selain itu, pendidikan hukum menanamkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi landasan pembentukan karakter individu yang berintegritas. Nilai-nilai ini penting untuk membangun masyarakat yang beradab.
Implementasi pendidikan hukum di tingkat MI memerlukan pendekatan yang sistematis dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Materi hukum harus disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan menggunakan metode yang menarik serta kontekstual. Hal ini penting agar anak-anak dapat memahami konsep hukum dengan lebih baik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka Setyowati (Masri, Hadiyanto, and Yahya 2023). Guru perlu menyampaikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari untuk menguatkan pemahaman siswa terhadap konsep hukum yang diajarkan. Pendekatan ini memungkinkan siswa memahami aplikasi praktis nilai-nilai hukum dalam situasi nyata, sehingga mereka dapat menginternalisasinya secara lebih mendalam.
Selain itu, kolaborasi dengan orang tua sangat penting agar nilai-nilai hukum dapat diterapkan di lingkungan keluarga, bukan hanya di sekolah. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan hukum anak-anak mereka dapat memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari (Elida Hapni and Irman 2023).
Pendidikan hukum sejak usia dini merupakan investasi penting bagi pembangunan karakter bangsa. Dengan pemahaman hukum yang komprehensif, anak-anak akan tumbuh menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban mereka, serta mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga diperlukan untuk mewujudkan pendidikan hukum yang berkualitas di tingkat dasar.
Daftar Pustaka
