Apa kabar kelapa sawit Indonesia saat ini?Â
Bisa dibilang bukan Presiden Jokowi saja yang butuh percepatan program-programnya, tapi juga masyarakatnya. Masalah lingkungan memang cerita klasik yang tak pernah pudar. Eropa dan negara-negara lain yang menentang sawit Indonesia, malah membuat para pelaku gaspol menata dan mematuhi sistem keberlanjutan, termasuk pengembangan produk turunan.
Salah satu yang melakukan percepatan adalah Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). Pada tanggal 27 Agustus 2019, Menara 165, Jakarta Selatan, mereka mengeluarkan Deklarasi Gapki, bertujuan memicu berbagai pihak terkait untuk melakukan percepatan di berbagai sektor sawit. Pun, Gapki mempunyai target bahwa pada tahun 2020, seluruh anggota Gapki harus sudah mempunyai ISPO.
Sampai saat ini, 556 perusahaan, 6 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma telah mendapatkan sertifikasi ISPO. Â Dari 556 perusahaan tersebut, sejumlah 502 perusahaan anggota Gapki telah tersertifikasi ISPO.
Lalu, "Bagaimana dengan perusahaan non-Gapki, apakah ada program percepatan sertifikasi ISPO?"
"Nah, justru itu, dengan deklarasi ini kami memicu pemerintah maupun pelaku sawit lain, untuk bertindak cepat, agar semua merasa punya kewajiban. Ini,'kan, kepentingan bersama, " jawab Ketua Umum Gapki, Bapak Joko Supriyono.
"Ya, syaratnya, perusahaan harus mematuhi legalitas dan keberlanjutan. Kita tunjukan kepada dunia supaya mereka menghargai kita, seperti halnya kita menghargai regulasi mereka," sambung Bapak Joko Supriyono.
Namun untuk mendapatkan sertifkasi ISPO perlu melalui berbagai tahapan. Tidak hanya soal konsisten perusahaan maupun koperasi tapi juga kerja sama pemerintah. Konsistensi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, salah satunya adalah PTPN V dibicarakan saat dialog (setelah Deklarasi Gapki). Yang menjadi permasalahan ialah regulasi penetapan kawasan objek yang menghambat perusahaan dan koperasi mendapatkan ISPO.Â
Misalkan, kawasan A sebelumnya merupakan kawasan perkebunan, kemudian berubah menjadi kawasan cagar alam. Masalah pengkelasan kawasan pun menjadi krusial dan hal utama yang harus diselesaikan dengan 'cepat'. Bila pemerintah tidak punya anggaran, berarti tidak bisa dilakukan pengkelasan. Dalam hal ini, pemerintah harus menunjuk pihak ketiga atau melibatkan perusahaan swasta.
"Percepatan seperti apa kalau objek yang ditinjau belum berkelas, ya sama saja," begitulah suara peserta yang terdengar di acara ini, terkait Presiden Jokowi yang juga meminta percepatan ISPO.
Tidak ketinggalan aspek lingkungan yang dibahas dalam dialog yang menyertakan Direktur Utama BPOP-KS, Direktur Utama PTPN V, Ketua Umum Gapki, dan Direktur Utama PT. Mutu Agung Lestari, serta moderator, Direktur PPHBun, Bapak Dedi Junaidi. Seperti pada tulisan pembukaan, tentang cerita klasik, yakni lingkungan, khususnya permasalahan  limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
Perkebunan sawit seperti yang berada di Jambi dan daerah lain, belum memiliki pengelohan limbah B3, yang tentu menjadi penghambat perolehan sertifikasi ISPO. Yang menjadi masalah, yakni tidak adanya buyer dan transportasi.Â
Untuk membawa limbah saja perlu mendapatkan ijin dari pemerintah, hal ini tentu saja membutuhkan biaya besar. Biaya akan bertambah besar bila dikirim ke Jakarta yang telah memiliki pengolahan limbah B3. Hal ini jugalah yang masuk dalam Deklarasi Gapki agar memicu pihak terkait untuk bergerak cepat.
Tidak mudah mengatasi limbah B3, tidak banyak pengusaha yang ingin bergerak di bidang ini karena resiko yang besar dan sulitnya mendapatkan sertifikasi. Pemerintah bukan belum mempunyai peraturan mengenai pengolahan limbah B3.Â
Namun, pemerintah perlu mencari cara bagaimana mendukung perusahaan swasta supaya berminat mengelola. Tidak hanya mendukung, tapi pemerintah juga harus memperbanyak perusahaan pengelolaan limbah B3.
Aspek lainnya yang dibahas adalah benih sawit yang membutuhkan politic assurance. Yang dimaksud ialah produsen benih harus meyakinkan publik atau konsumen bahwa produksi benihnya mempunyai mutu yang baik dan terjamin. Jaminan ini berasal dari produsen itu sendiri. Sebab benih tidak pernah bohong. Jika ternyata kualitasnya buruk, maka tidak laku di pasaran. Produsen mempunyai tanggung jawab atas hal ini.
Secara genetik, fisik, fisiologis, dan pathologis, kualitas benih bisa dilihat dari keempat hal ini. Dan tentu saja produsen memahaminya. Ditambah sistem mereka sendiri yang punya tahapan-tahapan terdiri dari kualitas sumber daya manusia, teknis standar, laboratorium, dan kualitas, seperti SNI. Sehingga produsen mensertifikasi produksinya oleh mereka sendiri. Sistem seperti ini dianggap baagus jika dikelola dengan baik.
Sertifikasi ISPO bertujuan agar mendapat kepercayaan kelapa sawit Indonesia di mata dunia. Yang tidak saja bicara mutu, tapi lebih menyeluruh, dari hulu ke hilir. Penjualan  sawit Indonesia di dunia saat ini sedang mengalami penurunan yang disebabkan politik dagang Eropa dan negara lain.Â
Namun, para perilaku sawit yang belum mendapatkan ISPO perlu intropeksi diri, begitu pula pemerintah. Anggaran audit perkebunan sawit pun memerlukan biaya yang tidak sedikit di setiap daerah. Bahkan masih ada koperasi yang membutuhkan pelatihan secara manejerial.
Menjalankan bisnis agar lancar memang tidak saja butuh modal besar, melainkan energi yang besar dan kesiapan pada berbagai sektor. Banyaknya faktor-faktor yang belum maksimal dan butuh perhatian penuh, semoga menjadi pemicu bagi pemerintah dan pelaku sawit lainnya.Â
Sehingga tidak hanya bicara soal keuntungan bisnis, tapi juga sumber daya manusia, humanity dan lingkungan. Pun, masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa sawit memiliki produk turunan yang banyak sekali. Sebab, Sawit adalah bisnis besar! Setiap tahunnya bisa memberikan pemasukan sebesar 300 juta trilyun kepada pemerintah.