Menavigasi Ketegangan Laut China Selatan: Peran Strategis Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Kawasan

Dibalik potensi ekonomi luar biasa dan jalur perdagangan strategis, Laut China Selatan tidak hanya memikat karena kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga menjadi panggung utama bagi persaingan geopolitik yang mengancam stabilitas regional bahkan global. Tarik ulur kepentingan membuat wilayah ini berubah menjadi arena sengketa teritorial yang rumit, ditambah ekspansi militer China memicu reaksi keras dari negara kekuatan besar seperti Amerika Serikat untuk memperkuat aliansi guna menyeimbangkan kekuatan. Akibatnya, keterlibatan banyak aktor ini menyebabkan persinggungan berbagai kepentingan strategis dan menambah kompleksitas ancaman bagi keamanan kawasan.

Di tengah kompleksitas Laut China Selatan ini, Indonesia berdiri di persimpangan ketegangan geopolitik kawasan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa klaim, namun dampak konflik di Laut China Selatan tetap tidak dapat dihindari. Wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, seperti perairan Natuna Utara, rentan terhadap berbagai ancaman. Klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan kasus Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing di perairan Natuna Utara menambah ketegangan. 

Bahkan, insiden penangkapan kapal asing dan intimidasi dari patroli China dapat menciptakan potensi konflik yang bisa meretakkan hubungan bilateral. Posisi geografis Indonesia yang strategis membuat keamanan nasional sangat tergantung pada stabilitas kawasan ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah proaktif dalam diplomasi dan strategi pertahanan untuk mengatasi dinamika geopolitik yang kompleks ini.

Sebagai kekuatan menengah dengan pengaruh signifikan di kawasan, Indonesia harus memainkan peran strategis dalam menavigasi ketegangan ini dan mendorong kerja sama regional yang efektif. Diplomasi yang cermat dan kebijakan luar negeri yang proaktif diperlukan untuk menghindari terjebaknya Indonesia dalam perebutan kekuasaan negara-negara besar dan konflik yang lebih luas. Indonesia harus mampu memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi geopolitik kawasan, mendukung stabilitas, dan melindungi kepentingan nasionalnya. Dengan memainkan peran yang lebih aktif dan strategis, Indonesia dapat berkontribusi pada terciptanya ekosistem kawasan yang lebih stabil dan damai.

Pendekatan Unilateralism Indonesia terhadap Konflik Laut China Selatan

Selama masa pemerintahan Joko Widodo, pendekatan Indonesia terhadap sengketa Laut China Selatan mengalami pergeseran. Pada era sebelumnya, kebijakan luar negeri Indonesia yang mengusung "thousand friends and zero enemy" cenderung menghindari konfrontasi langsung dan lebih mengedepankan diplomasi. Namun, pendekatan pemerintahan Jokowi menunjukkan ketegasan dan keberanian yang lebih besar dalam kebijakan unilateralnya untuk mempertahankan posisi Indonesia di Laut Natuna Utara sambil secara bersamaan mengadopsi pendekatan multilateral yang lebih komprehensif untuk menjaga stabilitas regional. Reorientasi kebijakan pemerintahan Jokowi terhadap "kedaulatan maritim" dan "poros maritim global" mendorong diadopsinya langkah-langkah yang bertujuan untuk memperkuat penegakan kedaulatan maritim Indonesia dan menyoroti kehadiran Indonesia di Laut Natuna Utara sebagai reaksi atas klaim teritorial China atas wilayah tersebut.

Indonesia beberapa kali mengirimkan nota protes kepada China dan menegaskan bahwa klaim China atas traditional fishing ground dan nine dash line tidak memiliki dasar hukum, sesuai dengan keputusan UNCLOS 2016. Pada tahun 2020, Indonesia juga mengirim dua nota diplomatik ke PBB untuk memperkuat posisi ini. Tidak hanya melalui diplomasi, Jokowi menunjukkan ketegasan melalui tindakan langsung. Kunjungan ke Laut Natuna Utara, mengadakan rapat kabinet langsung di atas kapal perang, merilis peta baru dengan penamaan ulang wilayah Perairan Natuna Utara di Laut China Selatan menjadi "Laut Natuna Utara," dan pengembangan infrastruktur serta masyarakat di wilayah tersebut adalah langkah-langkah strategis yang berani dan tegas untuk memperkuat klaim Indonesia. Dalam aspek pertahanan, pemerintah meningkatkan anggaran militer dan memprioritaskan modernisasi peralatan serta penguatan pangkalan di Laut Natuna Utara. Latihan militer intensif dan penempatan kapal perang serta jet tempur di wilayah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempertahankan integritas wilayah dan meningkatkan keamanan nasional.

Namun, meskipun tegas, Indonesia tetap menjaga kerjasama ekonomi yang baik dengan China.  Indonesia berusaha menyeimbangkan antara sikap tegas terhadap klaim sepihak China untuk mempertahankan kedaulatan dan memanfaatkan hubungan ekonomi yang menguntungkan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kedaulatan tanpa merusak hubungan dengan China. Langkah-langkah yang diambil menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang kuat dan mandiri dalam menghadapi tantangan geopolitik di Laut China Selatan. Secara keseluruhan, pendekatan Jokowi terhadap Laut China Selatan menunjukkan kombinasi diplomasi yang komprehensif, ketegasan militer, dan pembangunan ekonomi, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan stabilitas regional tanpa memicu konflik terbuka.

 Pendekatan Multilaterlism melalui Institusi Regional

Indonesia terus meneguhkan posisinya di kancah regional dan global melalui strategi diplomasi yang mengandalkan kerja sama multilateral. Langkah-langkah strategis diambil oleh Indonesia dengan memanfaatkan lembaga multilateral regional seperti ASEAN, East Asia Summit (EAS), dan Indian Ocean Rim Association (IORA) untuk mengikat kekuatan besar dan negara-negara regional ke dalam jaringan kerja sama regional yang erat, dan memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial-budaya, keamanan, dan maritim.

Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, Indonesia tidak bisa tinggal diam untuk mengamankan kepentingan strategisnya. ASEAN menjadi alat utama bagi Indonesia untuk memainkan peranan lebih besar dalam menjaga stabilitas regional. Melalui ASEAN, Indonesia berhasil menarik keterlibatan kekuatan besar ke dalam jaringan institusi regional seperti Forum Regional ASEAN, KTT Asia Timur, dan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN+. Indonesia melalui ASEAN berusaha mencegah tatanan regional yang tidak stabil dengan mengakomodasi kepentingan negara-negara yang berselisih. Langkah aktif Indonesia itu dilakukan dengan menjadi "honest broker" bagi negara-negara sengketa. Melalui kepemimpinan yang kuat di ASEAN, Indonesia mampu memberikan perlindungan kepada negara-negara ASEAN yang lebih kecil untuk mengambil sikap dari dominasi kekuatan besar.

Inisiatif Indonesia seperti "Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States and China on the Full and Effective Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)" menunjukkan komitmennya dalam menciptakan struktur keamanan regional. Indonesia juga mendorong komitmen implementasi penuh dari DOC dan memfasilitasi berbagai prakarsa keamanan, termasuk pengembangan Hotline of Communications antara pejabat senior kementerian luar negeri negara-negara ASEAN dan China untuk menangani keadaan darurat maritim. Selain itu, Indonesia berperan dalam memimpin negosiasi dan pembahasan Code of Conduct (CoC) terkait sengketa Laut China Selatan dalam ASEAN-China Joint Working Group, mempercepat pembuatan kerangka CoC yang akhirnya disepakati pada Mei 2017.

Kemudian, kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023 juga menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendorong kerjasama kelautan dan konsultasi CoC yang lebih progresif. Dengan pendekatan non-blok dan diplomasi aktif, Indonesia berusaha menciptakan tatanan regional yang stabil dan mendorong keterlibatan konstruktif dari semua pihak. Langkah ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memainkan peran proaktif untuk membangun arsitektur keamanan regional yang inklusif di kawasan, dan memediasi penyelesaian sengketa secara damai.

Pendekatan yang diambil Indonesia dengan merangkul kekuatan besar dan negara-negara regional dalam hubungan ekonomi dan politik yang lebih dekat, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, menciptakan ketergantungan dan rasa saling memiliki kepentingan dalam keamanan kawasan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga mendorong stabilitas regional melalui jalur politik dan diplomasi. Dengan strategi ini, Indonesia juga memperkuat perannya sebagai pemimpin regional yang mampu menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi ASEAN, tetapi juga mengamplifikasi kepentingan Indonesia di kawasan sebagai middle power. Pengaplikasian prinsip politik luar negeri Indonesia "bebas dan aktif" menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dan mencegah terjebaknya dalam dominasi kekuatan besar, sekaligus mempromosikan diplomasi preventif dan keamanan yang kooperatif. 

Dari diplomasi multilateral hingga penguatan militer, strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika dan ancaman keamanan Laut China Selatan menawarkan wawasan penting tentang peran yang dapat dimainkan oleh negara-negara di kawasan dalam menciptakan ekosistem yang stabil dan damai. Sebagai kekuatan menengah dan episentrum kawasan, peran Indonesia tidak dapat diabaikan. Respon Indonesia terhadap situasi yang bergejolak di Laut China Selatan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan kawasan. Menjaga stabilitas kawasan memang bukanlah tugas mudah, tetapi dengan posisi geografis yang krusial dan kebijakan luar negeri yang cermat dan bijaksana, bukan tidak mungkin bagi Indonesia untuk menjadi pelopor penyeimbang kekuatan dan memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan dan global.