Kota Bukittinggi 2023: Hampir Mencapai Target Anggaran Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Daerah

1. Pendapatan Daerah kota Bukittinggi

Pada tahun ini, Kota Bukittinggi mencatat prestasi gemilang dengan meraih pendapatan daerah mencapai rekor tertinggi sebesar 706.975 juta rupiah. Dikutip dari Laman BPS "Bukittinggi dalam angka 2023." Data menunjukkan bahwa 17.4% atau sekitar 123.112 juta rupiah merupakan pendapatan asli daerah, sementara 74.4% atau 526.134 juta rupiah berasal dari Dana Perimbangan. Penyertaan Dana Insentif Daerah dan pendapatan lainnya juga turut serta dalam mencapai prestasi ini, dengan kontribusi masing-masing sebesar 28.852 juta rupiah dan 28.875 juta rupiah. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan stabilitas ekonomi yang kokoh, tetapi juga efektivitas luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Target pendapatan dan sumber pendapatan kota Bukittinggi yang paling banyak

Namun, pencapaian tak berhenti di situ! Dalam tahun anggaran yang sama, Kota Bukittinggi hampir mencapai target anggaran dengan capaian sebesar 96,36% dari total yang direncanakan  Rp. 751.259.153.894 juta, mencatatkan angka fantastis sebesar Rp. 733.692.996 juta. Peran Dana Perimbangan menjadi kontributor utama dengan 74,4% atau Rp. 526.134 juta, sedangkan pendapatan asli daerah juga memberikan sumbangan yang signifikan sebesar 17,4% atau Rp. 123.112 juta. Capaian ini menegaskan kembali kesuksesan Kota Bukittinggi dalam memanfaatkan sumber daya lokal dan mengelola keuangan daerah secara efisien, yang layak menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Tanah Air.

3. Pengeluaran Daerah kota Bukittinggi

Tidak hanya itu, realisasi belanja pemerintah daerah Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2023 menarik perhatian. Dengan pola alokasi yang menarik, Belanja Tidak Langsung (Indirect Expenditure) mencapai 369.015 juta rupiah, sementara Belanja Langsung (Direct Expenditure) mencapai 382.223 juta rupiah. Dengan demikian, Belanja Daerah secara keseluruhan mencapai 751.239 juta rupiah. Hal ini menandakan komitmen yang kuat dalam mengalokasikan dana untuk investasi langsung serta pengeluaran tidak langsung, yang bertujuan memperbaiki layanan dan infrastruktur masyarakat secara menyeluruh.

4. Target Pengeluaran Daerah dan Sumber Pengeluaran Yang Paling Besar

Meskipun total Belanja Daerah Kota Bukittinggi tidak mencapai target sebesar Rp 751.259.153.894, pengeluaran paling signifikan terjadi pada Belanja Langsung, mencapai 382.223 juta rupiah. Fokus ini mengindikasikan komitmen pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan investasi serta memberikan layanan langsung kepada masyarakat, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

5. Saran  dan Masukan

Melihat Kota Bukittinggi memasuki era baru dalam penguatan ekonomi lokal dengan berbagai langkah strategis yang diambil oleh pemerintah setempat. Dalam menghadapi tantangan global dan meningkatnya persaingan, Pemerintah Kota Bukittinggi perlu  merancang rencana ambisius untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Seperti, melalui pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pariwisata yang memikat, pertanian yang berkelanjutan, dan industri kreatif yang inovatif. Pemerintah Kota Bukittinggi harus bertekad untuk meraih kemajuan ekonomi yang signifikan. Selain itu, dengan mengurangi ketergantungan pada Dana Perimbangan melalui dukungan terhadap investasi swasta dan optimalisasi potensi pajak daerah, Kota Bukittinggi tentunya dapat  memperkuat kedaulatan finansialnya. Tidak hanya itu, pemerintah setempat juga harus  menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien dengan terus mengoptimalkan alokasi belanja guna memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan terhadap pencapaian target pengeluaran dan sumber pengeluaran menjadi salah satu langkah kritis dalam memastikan keberhasilan strategi keuangan daerah. Dalam semangat transparansi dan akuntabilitas,  pemerintah Kota Bukittinggi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah. 

 partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pendapatan dan pengeluaran daerah sangat penting dan mungkin dilakukan. Banyak pemerintah daerah menerapkan mekanisme partisipatif seperti forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) atau penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan penggunaan dana publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini juga membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan pemerintah.