Mohon tunggu...
Sarah Finka Simangunsong
Sarah Finka Simangunsong Mohon Tunggu... Mahasiswa - Political Science Student of UPN Veteran Jakarta

Most millionaires get a B or C on campus. They build wealth not of IQ alone, but creativity and common sense.

Selanjutnya

Tutup

Filsafat

Teori Demokrasi Aristoteles dan Kebebasan Pers di Era Jokowi

31 Mei 2021   01:57 Diperbarui: 31 Mei 2021   09:54 1711
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
https://static.dw.com/image/19200009_401.jpg

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama dan kebudayaan. Hal ini yang menjadi tumpuan pemerintah dalam mengambil keputusan serta pembuatan kebijakan. Namun, tak dapat dipungkiri hal ini membuat masyarakat takut memberikan opininya mengenai isu politik yang kerap mengandung keberpihakan sebuah komunitas tertentu. Isu-isu agama maupun budaya seringkali dijadikan kontestasi politik oleh para aktor pemerintah untuk mendapatkan suara dari kaum mayoritas. Di sisi lain, masyarakat cenderung dapat memberikan dukungan berupa opini terhadap aktor yang mereka percayakan. Sehingga timbul keberpihakan dari masing-masing kepentingan masyarakat.

Pada masa pemerintahan Jokowi saat ini, kebebasan berekspresi dinilai telah mengalami kemunduran. Hal tersebut ditandai dengan adanya pembungkaman terhadap berbagai kritikus pemerintah baik di media massa maupun media sosial. Kasus-kasus terkait lainnya seperti doxing, intimidasi, dan kekerasan terhadap jurnalis yang telah mengkritik pemerintah. Bagaimana kebebasan pers berkaitan dengan pemerintahan demokrasi saat ini?

Berdasarkan pemikiran Aristoteles bahwa pemerintahan demokrasi berisikan orang-orang bebas dengan konsep manusia berpikir rasional dan mementingkan kepentingan bersama. Maka dari itu kebebasan pers pada era Jokowi ini muncul berbagai pertanyaan, yang tidak sejalan dengan pemikiran Aristoteles terkait pemerintahan demokrasi. Nyatanya, salah satu bukti kemunduran demokrasi terdapat kasus penangkapan mantan anggota TNI Ruslan Buton.

Oleh karena itu, menurut penulis agar demokrasi tidak mengalami kemunduran sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan kebebasan berekspresi. Namun, jurnalis dan para kritikus juga harus memperhatikan opininya secara rasional agar dapat dipertanggungjawabkan dan diterima dengan baik oleh pemerintah. Sehingga, tidak ada lagi kasus-kasus yang bersifat kekerasan serta intimidasi yang dialami oleh para jurnalis dan kritikus.

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Penguin Books Limited. (Original work published 2018)

Aristotle. (1984). The complete works of aristotle (J. Barnes, Ed.; Vol. 1). Princeton University Press. (Original work published 1983)

Jurnal

Aminah, S. (2006). Politik media, demokrasi, dan media politik (Hlm. 1--9).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Filsafat Selengkapnya
Lihat Filsafat Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun