Penyalahgunaan Wewenang, Warga Rugi Sertifikat Tanah Tak Kunjung Didapatkan!

Kasus penipuan dalam pembuatan sertifikat tanah telah kian marak terjadi dan menjadi salah satu masalah serius yang meresahkan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun tak jarang juga terjadi di daerah daerah kecil. Sertifikat merupakan salah satu dokumen penting yang membuktikan legalitas kepemilikan tanah. 

Pembentukan sertifikat sering kali menjadi sasaran praktik kejahatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya dilakukan oleh Ketua Dusun, tokoh yang seharusnya menjadi tangan kanan pemerintah dalam membantu masyarakat mengurus administrasi tanah. 

Namun kini kepercayaan kepada ketua dusun dimanfaatkan untuk melakukan tindakan penipuan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur legal pengurusan sertifikat tanah, ditambah dengan kerumitan birokrasi, sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya.

Dalam kesempatan ini saya sudah mewawancarai narasumber yaitu Pak Wawan (nama samaran) yang telah menjadi korban penipuan pembuatan sertifikat tanah yang dilakukan oleh oknum ketua dusun di Padalarang. 

Menurut kesaksiannya kronologi dari kasus penipuan ini diawali Pak Wawan meminta bantuan kepala dusun yang berinisial (R) untuk membantunya dalam pembuatan sertifikat tanah. "Awalnya saya membeli tanah berserta rumahnya, terus saya ingin buat sertifikat tanah dan akhirnya saya dikenalkan dengan Kadus ini oleh RT kenalan saya untuk diminta bantuannya karena saya pikir dia itu pekerja desa dan pasti tau mengenai soal surat seperti ini" ujarnya. 

Menurut korban awalnya berjalan baik, ketua dusun tersebut berkali kali datang kerumah untuk membahas soal sertifikat tanah dan pelaku melakukan tugasnya hanya sampai pembentukan pemecehan bagian luas tanah dan faktwa waris saja. 

Biaya yang sudah dikeluarkan untuk membuat sertifikat tanah meliputi: 

- Rp.5.500.000 biaya untuk Split dan Fatwa Waris,

- Rp.1.200.000 biaya untuk pengukuran tanah,

- Rp.206.000 biaya PBB,

- Rp.100.000 biaya untuk penanda tanganan untuk RT,

- Rp.1.500.000 biaya Balik nama sertifikat tanah.

Pembentukan sertifikat yang dilakukan oleh oknum ketua dusun tersebut tidak selesai sampai saat ini, sertifikat tanah yang dijanjikan akan selesai maksimal 2 tahun belum diterima oleh korban. 

Sampai saat ini belum ada butut kejalasan yang pasti karena pelaku sekaligus ketua dusun padalarang pada saat itu belum ada tindakan pertanggung jawaban sama sekali terhadap korban, biaya yang sudah di keluarkan oleh Pak Wawan tidak kembali dan hak yang seharusnya didapatkan tidak ada. 

Kasus semacam ini tidak hanya merugikan individu secara finalsial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan di tingkat desa, yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan fasilitator dalam pengurusan administrasi tanah. 

Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan tindakan oleh aparatur pemerintah supaya memberikan edukasi kepada masyarakat serta lebih transparasi untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih waspada dan tidak segan melaporkan dugaan tindakan penipuan seperti ini.