Membedah Pesan Penting "Why Nations Fail", Ketika Lembaga Institusi Menentukan Nasib Bangsa

Para pemimpin di suatu negara sering kali 'sengaja' memilih kebijakan buruk untuk mempertahankan status quo dan melanggengkan kekuasaan mereka, bahkan jika itu harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi negara.

Penekanan teori yang dijelaskan dalam buku ini sebenarnya berfokus pada lembaga-lembaga politik dan ekonomi sebagai faktor utama yang menentukan 'kesuksesan' atau 'kegagalan' dari suatu negara.

Lembaga dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu lembaga inklusif dan lembaga ekstraktif. Lembaga inklusif mendorong partisipasi ekonomi dan politik yang luas, melindungi hak kepemilikan, menciptakan kesempatan bagi banyak orang, serta menjamin adanya hukum yang adil.

Sementara lembaga ekstraktif lebih ke mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja hanya untuk kepentingan elit tertentu, hingga membatasi akses ke kekayaan dan kekuasaan bagi mayoritas penduduk.

Dari kedua jenis lembaga ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana jika keduanya ada dan diterapkan di suatu negara. Lembaga inklusif tentu menawarkan 'keseimbangan' antara masyarakat dan pemimpin. Sehingga hal ini dapat mencegah kekuasaan dapat disalahgunakan dan memastikan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara berkelanjutan.

Berbeda dengan lembaga ekstraktif yang menawarkan sistem kolonial atau rezim otoriter, di mana justru memungkinkan untuk 'mencegah' pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat karena kekuasaan hanya dikuasai oleh seseorang atau sekelompok pihak tertentu saja.

Sehingga Acemoglu dan Robinson menyimpulkan bahwa bukan geografi, budaya, atau bahkan kebijakan ekonomi jangka pendek yang menentukan berhasil atau gagalnya suatu negara dalam menciptakan kemakmuran, tetapi lembaga ekonomi dan politik yang bersifat inklusif memainkan peran besar dalam mewujudkannya.

Negara dapat berkembang jika dapat mengatasi lembaga ekstraktif dan mampu membangun sistem yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik. 

Oleh karena itu, kesimbangan antara pemangku kepentingan dan masyarakat merupakan salah satu kunci sukses suatu negara dalam menciptakan kemakmurannya.