Dukungan jaminan dan benefit ini kerap kali terbatas dan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu saja seperti masyarakat miskin. Sementara, masyarakat kelas menengah yang juga membutuhkan jaminan dan benefit serupa tidak memperoleh manfaat yang sama.Â
Angka TFR ini berhubungan dengan "semua" masyarakat dalam kelompok ekonomi mana pun sehingga pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang cakupannya menyuluruh untuk seluruh rakyatnya.
Himbauan BKKBN yang meminta setiap pasangan dapat melahirkan satu anak perempuan dirasa salah kaprah. Pemikiran yang terlalu sederhana karena  menganggap dengan melahirkan satu anak perempuan dalam sebuah keluarga, maka sudah dapat dipastikan bahwa akan ada generasi selanjutnya.
Permasalahan angka TFR menurun bukan semata-mata soal perempuan dan melahirkan anak, tetapi bagaiamana pemerintah mampu hadir melalui kebiajakan yang dapat mendukung setiap masyarakat (tanpa memandang kelas ekonomi) yang berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan populasi.
Sehingga perlu adanya komitmen serius pemerintah agar dapat menciptakan kebijakan yang memiliki cakupan yang luas (semua masyarakat) dalam hal dukungan jaminan dan benefit.Â
Dengan kebijakan yang lebih inklusif dan komprehesif, harapannya pemerintah Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pernikahan dan kelahiran anak, dengan cara meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
