Selanjutnya, kebijakan bagi para pecandu judi online ini juga lebih baik diintegrasikan dengan program rehabilitasi yang didampingi oleh para ahli, edukasi dan pelatihan keterampilan agar tidak hanya sadar akan bahaya judi online saja, tetapi juga mampu mengalihkannya pada suatu hal yang lebih produktif dan membawa dampak positif bagi kehidupannya.
Atau bisa juga menyediakan layanan dukungan seperti hotline telepon atau chat online yang bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan informasi kepada mereka yang sedang berjuang untuk keluar dari jerat judi online ini. Lebih baik jika dibandingkan dengan kebijakan SMS blast yang tidak memiliki dampak yang besar.
Soal opsi dari kebijakan bansos, pemerintah lebih baik membuat program pendampingan keuangan bagi para pecandu judi online yang mengalami masalah keuangan karena dampak permainan ini. Pendampingan ini harapannya dapat membantu mereka mengelola utang dan merencanakan anggaran keuangan yang lebih sehat.
Kalaupun kebijakan bantuan sosial tetap ingin diberlakukan, pemerintah lebih baik tidak memilih opsi "uang" sebagai bentuk bantuannya. Pemerintah bisa memberikan bantuan sosial dalam bentuk yang tidak bisa diubah dalam bentuk uang, misalnya pemberian voucher yang secara khusus untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk mengakses layanan kesehatan.
Harapannya pemerintah dapat memilih kebijakan yang efisien untuk mengatasi judi online di Indonesia. Tidak perlu harus memusnahkan judi online ini secara langsung dan menyeluruh, cukup berlakukan kebijakan yang dapat menghambat judi online ini agar tidak terus mengalami perkembangan dalam peningkatan jumlah penggunanya.
Lebih baik menargetkan pada sasaran-sasaran yang kecil dan mudah dicapai terlebih dahulu dibandingkan langsung menargetkan sasaran yang besar namun tidak memiliki dampak yang berarti. Sehingga walaupun penanganannya secara perlahan, tetapi lebih baik daripada memilih kebijakan inefisiensi yang justru menyebabkan permasalahan ini semakin melebar.
