Khususnya dalam hal ini di Indonesia, kita memiliki beberapa opsi pilihan untuk bisa mewujudkan impian bersekolah ke jenjang perguruan tinggi dan terkendala masalah biaya.Â
Mulai dari beasiswa swasta dari beberapa perusahaan besar hingga bantuan dari pemerintah seperti program bidikmisi dan kartu Indonesia pintar-kuliah (KIP-K).
Menurut data dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Pusiapdik) Kemendikbudristek, saat ini setidaknya sudah ada 985 ribu mahasiswa yang menerima manfaat dari program bantuan KIP-K.
Bantuan ini juga menelan dana anggaran sebesar Rp 13,9 triliun pada tahun 2024, di mana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir anggaran tersebut masing-masing selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya.
Ini menunjukkan bagaimana generasi muda saat ini semakin memiliki kesempatan besar untuk bisa mengenyam bangku kuliah, khususnya bagi mereka yang secara finansial tidak mampu.
Baru-baru ini program KIP-K cukup menjadi sorotan warganet di social media X setelah beberapa cuitan dari akun-akun anonim yang mengungkapkan bahwa penerima program bantuan tersebut banyak yang salah sasaran dan terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri ternama.
Selain itu, warganet semakin dibuat geram dengan gaya hidup para penerima program bantuan KIP-K yang salah sasaran tersebut karena dinilai hedon dengan menunjukkan aktivitas yang menunjukkan kemewahan. Mulai dari makan di cafe mahal, sering berbelanja dan memiliki berbagai macam barang bermerek, hingga jalan-jalan ke luar negeri.
Dua tahun setelah peluncurannya, KIP sendiri cukup mendapatkan sorotan terkait akurasi dan validitas data. Di mana permasalahan ini terjadi karena penggunaan data dari hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dilakukan pada tahun 2011 sehingga banyak data yang sudah kedaluwarsa dan memungkinkan terjadinya kesalahan.
Berbeda dengan permasalahan KIP-K, karena permasalahan yang marak terjadi adalah manipulasi data yang dilakukan oleh calon penerima bantuan. Manipulasi data ini dilakukan untuk membuat mereka dapat memenuhi kriteria namun aslinya tidak sesuai dengan kenyataan atau dalam hal ini mereka mampu secara finansial.
Akar permasalahan ini ternyata juga sudah sistematik. Melansir dari beberapa kanal berita, banyak dari mereka melancarkan aksi manipulasi ini dengan menggunakan jasa "orang dalam" seperti pemerintah desa, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut masuk dalam kategori miskin.
