Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya "Pendidikan dan Kesehatan, Jembatan Keluar Dari Jerat Kelas menengah" menyoroti bagaimana kelas mengenah yang terabaikan dalam aspek pendidikan dan teknologi, perlindungan sosial, dan kesehatan.
Dalam bidang pendidikan dan teknologi terdapat masalah kesenjangan antara kelas menengah bawah dengan kelas menengah atas dan tinggi khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan internet. Jika kita terjemahkan dengan lebih sederhana, masih banyak masyarakat di kelas menengah yang sulit mengakses fasilitas pendidikan.
Di mana kelas menengah juga biasanya dianggap 'tidak memerlukan' bantuan dalam hal bidang pendidikan ini. Tidak sedikit juga masyarakat yang mengeluhkan bagaimana mahalnya biaya UKT di perguruan tinggi padahal dari segi pendapatan mereka termasuk masyarakat kelas menengah yang 'masih membutuhkan' bantuan dalam hal ini biaya pendidikan yang terjangkau.
Dari sisi perlingdungan sosial, ternyata tercatat hanya 7,9 persen rumah tangga di kelompok berpendapatan menengah bawah yang mendapatkan jaminan pekerjaan seperti jaminan hari tua, jaminan pensiun, pesangon, jaminan kecelakaan, dan asuransi kantor.Â
Padahal disribusi penduduk kelas menengah bawah sendiri mencapai 69,05% yang artinya masih banyak penduduk di kelas ini yang tidak memperoleh fasilitas perlindungan sosial.
Tidak hanya perlindungan sosial, masyarakat kelompok menengah juga masih kesulitan untuk menikmati fasilitas kesehatan. Tercatat bahwa dari 27 persen pendudukan berpendapatan menengah bawah yang mengalami keluhan kesehatan, hampir 60 persennya tidak melakukan rawat jalan.
Lebih lanjut lagi, dari 100 penduduk berpendapatan menengah bawah yang tidak melakukan rawat jalan, terdapat setidaknya 68 orang yang memilih untuk mengobati dirinya endiri dan masih ditemukan 1 orang yang tidak melakukan rawat jalan karena alasan kesulitan biaya dan transportasi.
Maka tidak mengeherankan jika Indonesia masih terjerat dalam pusaran middle income trap. Di mana negara yang mayoritas penduduk berpendapatan menengah tidak bisa berkembang dan terjebak di dalamnya, yang salah penyebab utamanya adalah "produktivitas rendah".
Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, maka pemerintah perlu serius dalam membuat kebijakan terkait hal tersebut khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ketika masyarakat dapat mengakses kedua hal tersebut dengan mudah dan mendapatkan fasilitas yang baik, maka secara otomatis dapat menciptakan SDM terbaik juga.
Yang pasti adalah ketika pemerintah mampu menciptakan kesejahteraan pada masyarakat pasti akan memberikan dampak berganda pada negara itu sendiri.
 Melihat posisi Indonesia sebagai upper-middle income dengan proporsi masyarakat kelas menengah yang besar, sepertinya sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih agar dapat memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga dapat menciptakan Indonesia yang lebih maju lagi.
