Mungkinkah Kebijakan Student Loan untuk Mahasiswa Diterapkan di Indonesia?

Biasanya UKT sendiri memilki macam golongan sesuai dengan kemampuan orang tua mahasiswa dan beberapa pertimbangan lain yang ditentukan oleh setiap perguruan tinggi. Sehingga besar atau kecilnya gaji dari orang tua akan menentukkan besaran dari UKT setiap mahasiswa tersebut.

Kemudian permasalahan yang viral melalui social media X ini adalah nilai UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi yang diukur dari gaji orang tua seorang mahasiswa sehingga ia akhirnya menyerukan protesnya di laman social media pribadinya.

Permasalahan lainnya yang muncul adalah pihak kampus yang mengarahkan para mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi untuk membayar UKT tersebut ke suatu platform yang mirip dengan pinjaman online (pinjol) dengan bunga yang terbilang cukup tinggi.

Dalam sekejap permasalahan ini menyebar dengan cepat di berbagai platform social media. Banyak para mahasiswa yang mulai menyerukan protesnya kepada para petinggi kampus terkait hal ini. Bahkan permasalahan ini juga sampai ke telinga Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani.

Sri Mulyani menanggapi isu mahasiswa yang diarahkan oleh pihak kampus ke sebuah platform yang disinyalir adalah pinjaman online sebagai solusi mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi untuk membayar UKT. 

Lebih lanjut lagi Sri Mulyani masih mengkaji terkait hal ini dan rencananya untuk mengembangkan sistem student loan dengan dewan pengawas LPDP.

Sumber: Adobestock

Lalu, apa itu student loan?

Student loan merupakan kebijakan atau sistem yang banyak dianut oleh negara-negara maju. Kemuculannya pertama kali pada tahun 1944 sebagai Undang-undang penyesuaian yang dirancang pada era presiden ke-32 Amerika Serikat Franklin.D untuk para prajurit dan veteran perang dunia II agar bisa kembali ke masyarakat salah satunya adalah melalui pendidikan.

Dengan adanya bantuan keuangan dari student loan ini para angota militer dan veteran dapat kuliah dengan biaya yang jauh lebih murah. Hingga pada tahun 1958, Presiden Eishenhower menandatangani Undang-undang pertahanan nasional yang bertujuan agar masyarakat AS dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya yang murah.

Undang-undang ini menawarkan hibah, beasiswa, dan pinjaman mahasiswa bagi mereka yang mengambil jurusan teknik, matematika, pendidikan, sains, dan bahasa asing.