Ekspor Pasir Laut: Sudah Saatnya Indonesia Kembali ke Konsep "Blue Economy"

Pauli memperkenalkan Blue Economy sebagai konsep ekonomi baru yang didasarkan pada penggunaan sumber daya laut yang efisien dan berkelanjutan. 

Ia juga berpendapatan bahwa, sumber kekayaan laut masih belum banyak tergali sepenuhnya yang di dalamnya terdapat bebagai macam solusi yang dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan dan ekonomi dunia seperti perubahan iklim, kelangkaan energi, dan kemiskinan.

Blue Economy memiliki kekuatan untuk mewujudkan tata kelola ekosistem laut yang baik, emisi yang lebih rendah, standar kesehatan yang lebih layak dan memainkan peran penting dalam memerangi perubahan iklim. 

Tidak hanya itu konsep ekonomi biru juga berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian atau peningkatan kesejahteraan, sekaligus memastikan kelestarian lingkungan laut dan wilayah pesisir.

Ekonomi biru sendiri memiliki beragam komponen, diantaranya; industri laut tradisional yang sudah berkembang seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi laut, serta kegiatan baru dan masih tahap berkembang seperti energi terbarukan lepas pantai, akuakultur, kegiatan pengelolaan kekayaan dasar laut, dan bioteknologi kelautan.

Sumber: Bappenas.go.id

Jadi, apakah Indonesia sudah menerapkan konsep Blue Economy tersebut?

Dalam webinar yang diadakan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada tahun 2021 lalu yang bertemakan 'Penguatan Ekonomi Biru Pasca Pandemi Covid-19 Menuju Ekonomi Indonesia yang Tangguh', menjelaskan bahwa Indonesia saat ini mulai memberikan perhatian serius terhadap ekonomi berbasis kekayaan sumber daya laut dan menjadi dasar yang kuat untuk menerapkan ekonomi biru sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi Indonesia.

Kerangka kerja pengembangan ekonomi biru untuk transformasi ekonomi Indonesia juga telah disusun oleh Kementrian PPN/Bappenas dan Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) untuk memberikan gambaran dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru sebagai 'mesin baru' bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

Kemudian kerangka kerja ini di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) tahun 2005-2025 khususnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara kepualauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pembangunan berkelanjutan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.

Dalam laporan Bank Dunia terbaru yang berjudul "Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia", menjelaskan tentang rekomendasi bagi pemerintah berdasarkan upaya dan target.