Sudah Saatnya Sulsel Jadi Tujuan Investasi Dunia

"Catatan Kecil Untuk Ulang Tahun Sulsel ke-353 Tahun"

 Dengan usia yang sudah lebih dari Tiga Abad, pencapaian Sulawesi Selatan (Sulsel) yang pada  tanggal 19 Oktober 2022 lalu, memasuki usia 353 tahun, selayaknya, dalam hal pembangunan dan kesejahteraan warganya, sudah seharusnya berada pada level Provinsi maju. 

Baik itu di ukur dari segi pembangunan infrastruktur, maupun dari segi kesejahteraan warganya. Dengan kekuatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) penduduknya, yang cukup besar yakni lebih dari 9 juta jiwa, Sulsel sudah saatnya menjadi satu wilayah atau provinsi yang berkategori maju.

Lalu bagaimana sebuah wilayah di katakan maju? Apa indikatornya? Bank Dunia pada tahun 2022 mengeluarkan indeks pembangunan negara-negara maju, yaitu negara yang pendapatan perkapitanya di atas 11.906 US Dollar ( World Bank, 2022).

Atau sekitar 178 juta pertahun ( Kurs 15.000/1US$). Jika di rata-ratakan, penghasilan perbulan warganya, sebesar 15.000.000/bulan. Tentu ini adalah perbandingan yang tidak pas, karena penghasilannya di ukur dari pendapatan perkapita negara. 

Tetapi logika menjadi sebuah negara atau wilayah yang maju, memang idealnya di ukur dari tingkat kesejahteraan warga. Muaranya tentu adalah bagaimana pendapatan atau penghasilan penduduknya, apakah ideal atau tidak?. Di Indonesia, umumnya pendapatan warga di ukur dari Upah Minimun Propinsi (UMP) atau Upah Minimun Kabupaten (UMK)

Tahun 2022, Gubernur Sulsel sendiri telah menetapkan UMP Provinsi sebesar Rp.3.165.876/bulan. Itu berarti masih sangat jauh dari standar Bank Dunia untuk menjadikan Sulsel sebagai sebuah wilayah dengan kategori sebagai provinsi yang maju, atau provinsi yang warganya bisa di kategorikan sebagai masyarkat sejahtera. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bisakah Sulsel menjadi sebuah provinsi yang maju dan sejahtera? Kalaupun bisa, bagimana caranya menjadi provinsi yang maju dan sejahtera?

Jawabannya harus optimis, bisa. Sekalipun secara pendapatan, kita masih jauh dari indikator negara/wilayah maju, tapi pemerintah harus punya cara untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan warganya, caranya tentu dengan meningkatkan pendapatan warga. Syarat utamanya, pemerintah harus punya dana yang cukup untuk pembangunan.

Selama ini sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN). APBN sendiri bersumber dari penerimaan negara, baik itu dari Pajak negara maupun dari  Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP). 

Dana inilah juga yang di pakai pemerintah provinsi untuk merancang dan membangun sebuah daerah. Sulsel sendiri tahun 2022 kebagian APBD sekitar 9,3 trilliun (sulselprov.go.id, 2022). Dana ini terlihat besar, tetapi faktanya, masih jauh dari cukup untuk mensejahterahkan sekitar 9,2 juta warga Sulsel. 

Pemerintah provinsi mesti jeli dan cerdas memanfaatkan APBD untuk bisa meningkatkan pendapatan warga, yang tentu bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sulsel.

Pemerintah Sulsel sudah harus punya satu Role Model pembangunan yang mengarah pada masuknya dana dari pihak ketiga, dalam hal ini pihak swasta. Baik dari dalam negeri, lebih baik lagi kalau ada investasi dari luar negeri. Sebab jika hanya mengandalkan APBD, dimana sekitar 50-60% dari APBD umumnya terpakai untuk belanja langsung pegawai, sehingga biaya untuk pembangunan yang bisa menggerakkan perekenomian sangat terbatas.

Maka, sangat penting untuk bisa menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu Provinsi Tujuan Investasi Dunia. Membawa investor ke Sulsel harus di jadikan agenda utama pembangunan. Logikanya, semakin banyak investasi, semakin besar perputaran keuangan yang bisa menggerakkan  sumber-sumber ekonomi di sebuah daerah.

Kita sudah memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Atap ( DPM-PTSP), saatnya memperjelas fungsi dan target investasi dan modal yang di kejar dan bisa masuk ke Sulsel setiap tahunnya.

Bisa juga, Gubernur Sulsel, membentuk Tim pemburu investasi, semacam Task Force, yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan tenaga ahli yang bertugas untuk melakukan riset bisnis skala project global, menyusunnya, lalu kemudian melakukan presentasi dan lobi ke perusahaan-perusahaan global agar mau membuka usaha dan berivestasi di Sulawesi Selatan. 

Investor bisa ikut andil dalam pembangunan infrastruktur, bisa juga dalam pembangunan yang berefek pada sumber-sumber pendapatan dan ekonomi warga dan tentu penerimaan pajak negara, misalnya kawasan industri tertentu, dan sektor jasa dan pendidikan.  

Dari sisi sumber daya alam (SDA), kita cukup kaya, hanya mungkin masih minim explorasi, ini pekerjaan rumah buat pemerintah dan akademisi untuk mencari solusinya. Untuk sektor jasa dan pendidikan misalnya, kita bisa membangun Universitas Internasional atau cabang Universitas Internasional, misalnya Harvard University Makassar, atau Cambridge University Sulawesi Selatan, yang memungkinkan anak-anak kaya dan mampu dari seluruh dunia untuk "membawa" dananya masuk ke Sulsel untuk kuliah. Atau yang paling umum, memperbanyak Sister City, misalnya Takalar -- Kyoto( Jepang), Palopo -- Chicago ( Amerika ) -- Atau Makassar -- Oxford ( Inggris). Ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi Why Not?

Sebagai warga Sulsel, yang pernah merasakan tinggal dan sekolah di negara berkategori maju, seperti Jepang dan Australia, penulis memiliki harapan besar bahwa para Pemimpinnya punya visi dan inovasi yang besar, yang melampaui jamannya. Sebab di era global dan teknologi yang sudah sangat maju dan terbuka seperti sekarang, dunia ini sudah sangat mudah di jangkau. Semua bermula dari ide dan gagasan yang besar dari seorang Pemimpin.              

Untuk Sulsel, tentu harapan besar kita, pikiran dan impian ini ada di Gubernur kita Andi Sudirman Sulaiman dan seluruh Bupati dan Walikota di Sulawesi Selatan, beserta jajarannya dan juga para pengusaha dan akademisi Sulsel untuk memikirkan masa depan kita dan anak cucu kita.

             Selamat Ulang Tahun Sulselku tercinta. Tabe