Mohon tunggu...
Santi Tsuraya
Santi Tsuraya Mohon Tunggu... -

Follow @SantiTsuraya Wanita seutuhnya. Penulis, pemerhati sosial, olahraga, politik. Jujur dan kritis. Itu saja!

Selanjutnya

Tutup

Politik

Tifatul “Selingkuh” via BBM?

7 Juni 2013   15:23 Diperbarui: 24 Juni 2015   12:23 516
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Menarik sekali apa yang menjadi pembicaraan di beberapa media akhir-akhir ini. Isu yang diangkat seputar kenaikan Bahan Bakar Minyak(BBM). Terlebih adanya perbedaaan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat memaklumi harga BBM dinaikkan karena membebani APBN. Sementara di pihak lain tidak menginginkan adanya kenaikan harga BBM karena berdampak sistemik. Mengapa? Karena akan diikuti dengan naiknya harga-harga yang lain.

Namun yang lebih menarik karena BBM ini tidak hanya menjadi perdebatan soal ekonomi namun sudah masuk ke arena politik. Tak terkecuali bagi PKS. PKS ini memang nggak ada matinya. Selalu bikin sensasi. Walaupun sulit difahami oleh beberapa kalangan.

Soal kenaikan harga BBM. Partai ini seolah terbelah. Antara menterinya di kabinet dengan elit partai yang ada di DPP. Tifatul Sembiring yang saat ini merupakan Menkominfo (yang juga mantan Presiden PKS) mendukung upaya pemerintahan SBY dalam menyosialisasikan kenaikan harga BBM di masyarakat. Sedangkan sikap DPP menolak kenaikan harga BBM dengan alasan akan membebani masyarakat. Selain itu masih ada skenario yang bisa dilakukan pemerintah dalam menghindari kenaikan. Lalu apakah PKS memang terbelah? Atau memang terjadi “perselingkuhan” Tifatul soal BBM ini?

Sederhana saja. Tifatul seorang menteri di kabinetnya SBY, sudah sewajarnya patuh kepada atasannya. Sementara DPP  PKS “patuh” kepada kader dan konstituennya. Agak lucu seandainya Tifatul tidak manut apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Begitu juga dengan PKS, tidak mungkin mau dianggap sebagai “stempel” pemerintah. Kalau mau memecat menteri itu urusan Presiden SBY sebagai eksekutif. Bukan hak PKS. Dan hak PKS juga untuk menentukan arah kebijakannya sebagai partai politik. Setidaknya itu yang bisa ditangkap dari statemen Fachri Hamzah yang menyatakan bahwa Tifatul dan Anis Matta ketika menampik rumor perpecahan menteri PKS dan Presiden PKS. Perbedaan posisi yang dimaksud Fahri adalah posisi Anis Matta sebagai bos PKS dan posisi Tifatul sebagai pembantu Presiden. Posisi Tifatul, menurut Fahri, memang harus loyal ke SBY.

PKS... PKS... memang nggak ada matinya. Selalu bikin sensasi.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun