ERP, Solusi Omong Kosong!

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP).

Adapun penerapan sistem ERP tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).

Dalam Raperda PPLE itu dinyatakan semua jenis kendaraan bermotor atau kendaraan listrik bisa melalui kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik.- Kompas.com

Ya prihal ERP ini kiranya bukanlah barang baru, proyek ini digagas di era Jokowi saat ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selang 8 tahun dan bergonta-ganti kepemimpinan, realisasi proyek yang "katanya" dapat mengurangi kemacetan di Jakarta dan mendorong agar masyarakat agar beralih ke angkutan umum tidak terwujud. Lantas pertanyaannya mengapa?

Berbicara mengenai ERP tentu berkaitan erat dengan hiruk pikuk Jakarta sebagai Ibukota dan serta perekonomian yang tidak lepas dari mobilitas warga baik dari dalam maupun luar Jakarta. 

Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Jakarta berikut kota penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang mencapai 22.091.244 unit. Jadi Anda bisa bayangkan betapa sumpeknya Jakarta terutama disaat jam-jam sibuk.

Proyek ERP ini pun bisa dikatakan mandek bukan saja karena masalah pelik yang terjadi di Ibukota, tetapi juga didasari oleh kurangnya komitmen dari Pemerintah mengenai pembatasan kendaraan bermotor.

Kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri, masyarakat dengan mudahnya memiliki kendaraan pribadi. Tidak hanya satu dua, tetapi lebih dari itu. Alhasil karena kemudahan itu masyarakat seperti bergantung kepada kendaraan pribadi sebagai sarana mobilitasnya. 

Terlepas dari implementasi pajak progresif kendaraan hingga harga BBM yang mencekik, toh masyarakat seakan tidak peduli dikarenakan kendaraan pribadi ialah moda transportasi utamanya dan bahkan sebagian dari mereka menjadikan kendaraan pribadi sebagai sarana untuk mencari "makan" (rezekinya).

Masalah yang dihadapi ERP tak ayal juga disebabkan oleh kurangnya komitmen Pemda setempat yang seolah kebingungan terhadap rencana besar Jakarta akan seperti apa kedepannya. 

Kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri, apartemen, gedung perkantoran, hingga mal-mal megah secara continue dibangun di Ibukota. Dengan kata lain ketiganya tersebut bersumbangsih terhadap semakin padatnya Jakarta dilandasi oleh semakin banyaknya jumlah penduduk yang lalu lalang di Ibukota.

Bak efek domino, penambahan akan jumlah penduduk di Jakarta ini pun menjadi masalah baru disaat ruas jalan tidak lagi mencukupi dengan banyaknya jumlah kendaraan, kemudian sistem transportasi yang buruk dan ketersediaan transportasi umum yang tidak memadai.

Lalu disaat kesemua masalah yang timbul itu belum serta merta diberesi, kini ERP dianggap sebagai sebuah solusi? Kamu sehat?

Pada hakikatnya apa yang bisa Penulis sadur dari wacana ERP ini? Jikalau ingin mengatasi masalah, mbok cari tahu permasalahan di awalnya. Jangan apa-apa sesumbar ini itu solusi akan tetapi fakta di lapangan berkata terbalik.

Penerapan ERP jelas tidak akan efektif di Jakarta yang sudah karut marut seperti sekarang. Akan tetapi mungkin akan berjalan baik jika saja diterapkan di IKN kelak.

Walaupun dengan penambahan masif moda transportasi sekalipun semisalkan dengan beropersionalnya LRT, permasalahan kemacetan di Jakarta tidak akan seratus persen selesai dikarenakan jumlah penduduk kian bertambah dan masih dimanjanya masyarakat untuk bisa memiliki kendaraan pribadi.

Sebagai penutup, Penulis sedikit memberi masukan kepada Pemda akan bagaimana mengurangi masalah kemacetan di Jakarta ialah mengurangi mobilitas warga dengan menerapkan Work From Home (WFH) sembari menemukan solusi masalah yang lain serta memperbaiki sarana prasarana agar masyarakat beralih ke angkutan umum.

Demikian artikel Penulis. Mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan ialah milik Penulis pribadi. Terima kasih.