Dikutip dari Kompas.com. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan usulan perubahan tarif parkir tertinggi Rp 60.000 untuk mobil merupakan satu upaya Pemprov DKI agar warga beralih ke transportasi publik.
"Salah satunya (upaya) terus kita upayakan supaya orang bisa berpindah ke transportasi publik," ucap Riza dalam keterangan suara, Rabu (23/6/2021).
Riza juga menjelaskan kenaikan tarif parkir wajar dilakukan seiring dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi.
Kenaikan juga disebabkan oleh kemacetan yang meningkat beberapa waktu belakangan.
Menaikkan tarif parkir, kata Riza, merupakan salah satu upaya Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Ibu Kota.
"Mengurangi kemacetan tidak satu sumber, tidak hanya melalui tarif parkir banyak program lainnya. Tapi itu sangat terkait. Semuanya harus bersinergi, satu sama lain harus terintegrasi secara baik," kata dia.
Menurut rencana Dishub DKI Jakarta akan melakukan uji coba tarif parkir tertinggi hingga Rp 60.000 bagi kendaraan yang belum atau tidak lolos uji emisi di lokasi berikut yaitu lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Mini Indonesia (IRTI), lapangan parkir Samsat, dan Blom M Square.
Kemudian Dishub DKI Jakarta mengusulkan perubahan parkir tertinggi Rp.18.000 kepada pengguna sepeda motor. Namun belum ada informasi lebih lanjut kapan uji cobanya dilakukan.
Menanggapi hal diatas Penulis sebagai warga Jakarta merasa miris dengan rencana kenaikan tarif parkir ini. Mengapa?
Nampak sekali bahwa Pemprov DKI tidak berpikir jernih mengenai cara mengatasi kemacetan Jakarta.
Pada intinya begini, jika Pemprov DKI ingin masyarakat beralih ke transportasi umum dan merealisasikan visi buta akan transportasi "sepeda" maka pertanyaannya apakah secara keseluruhan Pemprov DKI sudah mempersiapkan segala elemen untuk mewujudkannya?
Pertama, apakah Pemprov DKI sudah mempersiapkan transportasi umum yang nyaman dan aman serta jumlah yang sangat besar untuk mengantarkan warga DKI dan sekitarnya yang beraktivitas di Ibukota?
Kita kalkulasi kasar saja ada sekitar 10 juta (jumlah penduduk Jakarta) individu beraktivitas di Ibukota. Lalu apakah jumlah tersebut sebanding dengan jumlah transportasi umum yang terintegrasi di Jakarta?Â
Kemudian apakah Pemprov DKI menjamin bahwa transportasi umum tersebut memenuhi aspek nyaman dan aman bagi warga?
Lalu apakah transportasi umum di Jakarta memungkinkan warga mencapai lokasi yang dituju dan mampu menggantikan efektifitas yang warga dapatkan dari kendaraan pribadi mereka gunakan?
Kedua prihal usulan naiknya tarif parkir terhadap penjualan kendaraan bermotor. Apakah Pemprov DKI yakin ingin menaikkan tarif parkir dan telah memikirkan baik-baik dampaknya kepada industri otomotif serta jual beli kendaraan bermotor?
Penulis yakin mereka yang bergelut di ranah tersebut akan mengecam langkah Pemprov DKI karena sejatinya akan menyekik kolam mereka mencari makan. Dengan kata lain, langkah Pemprov DKI akan berbenturan dengan berbagai kepentingan.
Ketiga, bagaimana dengan parkir liar? Mohon maaf sebelumnya, kiranya kita tidak buta bahwasanya jumlah pendapatan parkir liar di Jakarta super fantantis.
Mudah saja membuktikannya. Silahkan Anda hitung jumlah kendaraan yang parkir liar di tempat keramaian Jakarta dan hitung berapa besar pemasukan yang mereka dapatkan perharinya, kemudian dikali 260 hari (jumlah hari kerja dalam setahun).
Lantas pertanyaannya sederhana, apakah langkah Pemprov DKI dalam mengatasi parkir liar di Jakarta sudah optimal seluruhnya?
Jadi apa yang Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria utarakan bahwa dalam upaya mengurangi kemacetan semuanya (langkah) harus bersinergi dan satu sama lain harus terintegrasi secara baik itu tepat.Â
Hanya saja yang jadi permasalahnnya apakah keinginan Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta selaras dengan keinginan warganya? Itu yang menurut Penulis sulit karena kemacetan Jakarta berkutit pula dengan urusan perut yang mengapa masalah di Ibukota tak kunjung selesai.
Demikian artikel Penulis. Mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
