Menanti Janji Politik Anies Soal Miras, Kapan Terealisasi?

Dikutip dari laman Kompas.com. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta untuk menjual saham perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, PKS meminta agar seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta bisa merespons positif permintaan Pemprov itu.

"PKS sebagai Partai Islam wajib memperjuangkan hal ini, dilepasnya saham miras dari APBD DKI dan sangat setuju ketika Anies berjanji akan melepas kepemilikan saham Pemprov DKI di PT. Delta," kata Khoirudin dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2020).

Khoirudin mengatakan, alasan utama dukungan tersebut karena minuman keras dinilai sebagai sumber kejahatan. Dia menjabarkan, data kriminalitas dari Bareskrim Polri yang menangani perkara pidana sebanyak 223 kasus akibat dari minuman keras.

Sebagaimana kita bersama tahu bahwasanya pembahasan mengenai miras (Minuman keras) ini naik ke permukaan dilatarbelakangi oleh lampiran Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang nantinya akan melegalkan miras.

Hadirnya wacana Perpres tersebut menimbulkan reaksi penolakan baik dari masyarakat maupun Ormas Islam. Seandainya Perpres tersebut diteken dan kemudian 14 bidang usaha yang sebelumnya tertutup menjadi aktif kegiatan penanaman modal maka dikhawatirkan dampaknya jauh lebih buruk ketimbang manfaatnya.

Melatari hal tersebut dengan mendengarkan masukan-masukan, Presiden Jokowi pada akhirnya membuat keputusan mencabut lampiran Perpres yang mengundang polemik itu.

Berbicara soal miras, tentu warga Jakarta masih ingat akan janji Gubernur Anies Baswedan saat Pilgub 2017 terkait penjualan saham bir di PT. Delta Djakarta yang sampai detik ini (3,5 tahun menjabat) belum terealisasi.

Saat itu Anies mengemukakan dana saham di perusahaan bir itu akan lebih bermanfaat apabila dijual dan uangnya digunakan untuk pembangunan Jakarta dan rencana menjual saham PT. Delta Djakarta murni dari hasil menyerap aspirasi dan keinginan warga Jakarta selama kampanye.

Prihal rencana ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara. Ia menuturkan bahwa hal tersebut masih dalam proses untuk mewujudkannya.

Riza mengungkapkan bahwasanya komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk melepas saham di PT. Delta Djakarta tersebut belum mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta dan perlu menunggu komunikasi lebih lanjut dengan pihak legislatif.

Kondisi yang dihadapi oleh Pemprov DKI pun bagaikan pepatah "Gajah dipelupuk mata tak tampak, semut diseberang lautan tampak" dan seolah bertolak belakang dengan apa dukungan yang Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin.

Pertanyaannya sederhana, jika memang Pemprov DKI didukung untuk menjual kepemilikan saham di PT. Delta Djakarta lantas kenapa tak kunjung terjadi?

Boleh jadi Anies butuh dukungan mayoritas seluruh fraksi yang duduk di DPRD DKI Jakarta agar dapat mengeksekusi janji politiknya. Ini pun menjadi pertanyaan, kalau memang ada itikad baik untuk melepas saham tersebut berarti kemungkinan besar ada pertimbangan mengapa sama DPRD DKI Jakarta belum menyetujuinya dan mungkin salah satunya dikarenakan deviden saham yang diterima Pemprov DKI setiap tahunnya nilainya cukup besar.

Menanggapi hal diatas Penulis sebagai warga Jakarta tidak ada urusan maupun ikut berpolemik didalamnya, namun dibenak Penulis muncul pertanyaan seandainya janji Anies terealisasi apakah semua itu akan mengubah Jakarta? 

Apa mungkin perlu kalangan ulama maupun Ormas Islam turun tangan memberikan wejangan kepada DPRD DKI Jakarta untuk kiranya segera menyetujuinya. Tentu rasa-rasanya akan dianggap telat toh isu mengenai penjualan saham ini telah lama bergulir tanpa kejelasan pasti.

Poin Penulis toh kalau dengan anggaran fantastis DKI Jakarta belum banyak yang Anies bisa lakukan, apakah dengan hasil menjual saham PT. Delta Djakarta lantas membuat kinerjanya akan semakin baik seiring sisa masa jabatannya?

Penulis harap semoga urusan jual menjual saham PT. Delta Djakarta ini hanya jadi komoditi politik saja. Jangan sampai seandainya kelak saham ini jadi dijual namun pada akhirnya tidak ada manfaat yang sama sekali warga DKI Jakarta rasakan terkecuali ego dari seseorang karena termakan oleh janjinya sedangkan pekerjaan rumah yang lain diabaikan.

Demikian artikel Penulis. Mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.