Risma Buka Borok Jakarta, Kok Baperan?

Penulis beri gambaran, oke-lah aparatur semisal rajin melakukan penindakan kepada para gelandangan yang berkeliaran di Jakarta. Mereka ditangkap guna didata dan diberikan pembinaan. Umumnya seperti itu bukan laporannya?

Pertanyaannya, mengapa gelandangan masih tetap berkeliaran?

Tentu dari pertanyaan diatas poin yang tertuju ialah bagaimana proses pembinaan dilaksanakan. Apa benar para gelandangan tersebut dibina? Apakah proses pembinaan tersebut tepat bagi gelandangan? Lantas poin terpenting ialah bagaimana mentalitas individunya? Alangkah sulit kiranya jika proses pembinaan benar dan tepat dilakukan namun mentalitas individunya tidak memadai yang pada akhirnya mereka memilih kembali mengemis.

Pelik permasalahannya karena warga Jakarta umum hidup tidak teratur dan kerap dimanja. Ketidakteraturan serta kemanjaan ini justru berbuah mentalitas individu yang berbuat semaunya, kerap melanggar peraturan, dan tidak memiliki kemampuan untuk merawatnya (contoh fasilitas umum). 

Oleh karena itu Jakarta butuh sosok pemimpin yang mau turun ke bawah melihat langsung kondisi warganya dan mampu mengubah mentalitasnya. Bukan sosok pemimpin yang duduk di kantornya dan hanya anteng menerima laporan. Turun ke lapangan hanya kalau ada undangan warga maupun konten di media sosial.

Kembali kepada Risma, apa salah dengan apa yang ia lakukan?

Tanggungjawab Mensos kan luas mencakup seluruh Indonesia, toh Risma menjabat bukan untuk jangka waktu sehari atau seminggu saja. Dengan kata lain, ada banyak kesempatan Risma untuk blusukan di wilayah yang lain selain Jakarta.

Memang betul bahwa ada tanggungjawab yang lebih besar yang Risma perlu lakukan yaitu membenahi kebobrokan yang terjadi di Kemensos prihal korupsi Bansos saat pandemi. Tetapi bukan berarti hal tersebut melarang Risma untuk blusukan.

Kiranya tidak menjadi masalah kesemua diatas selama Risma mampu mempertanggungjawabkan. Mungkin yang perlu jadi pertanyaan, mengapa Mensos blusukan justru dikecam dikala pejabat-pejabat yang lain memilih tidak melakukannya. Apakah menyelesaikan permasalahan di Indonesia cukup terima laporan?

Demikian artikel Penulis. Mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.