Hanya kalangan konglomerat-lah yang mempunyai kemampuan untuk itu semua, apakah itu dari segi finansial maupun resources lainnya.Â
Dan wajar bilamana andai pemerintah memberikan benefit kepada mereka (para konglomerat) sebagai bentuk timbal balik, dengan catatan selama kewajiban (si pelaku usaha) dijalankan dan hak para pekerja terpenuhi. Gambaran diatas kiranya sudah menjadi hal umum dalam bagi mereka yang berkecimpung di dunia usaha.
Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah dari urusan hak dan kewajiban baik pelaku usaha maupun pekerja ini ada yang kontradiktif dan layak di uji materikan?
Selanjutnya apakah UU Cipta Kerja ini memungkinkan tindak korupsi yang lebih besar semisal korupsi akan kebijakan?
Loh ini kan baru prasangka, UU-nya saja belum diimplementasikan. Kalau-kalau di kemudian hari terjadi tindak korupsi dilandasi oleh UU Cipta Kerja maka hal yang paling memungkinkan ialah sorotan kepada kinerja KPK dalam upaya mencegah, mengawasi, dan penindakan. Walaupun menurut Penulis ini juga tidak menjadi jaminan karena ada atau tidaknya tindak korupsi otomatis kinerja KPK toh tetap disorot publik.
Namun yang menjadi inti pertanyaan ialah jika terjadi korupsi kebijakan dimana ditujukan untuk bargaining politik semisal mendorong pelaku usaha untuk mendukung pihak tertentu semisal untuk kontetasi politik maka apakah hal tersebut dapat di proses hukum?Â
Ataukah pada hakikatnya penolakan UU Cipta Kerja saat ini dibaliknya terselubung kekhawatiran dari lawan politik akan kehilangan supporternya? Patut dipertanyakan kepada Anda-anda yang ikutserta berdemo, jangan-jangan ternyata Anda sedang terjerumus dalam skema pemainanan politik besar saja.
Lepas dari itu semua, Penulis ingatkan ini sekadar pemikiran pribadi. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Berpikirlah jernih menyoroti sesuatu dan bijaklah sebelum berbuat.
Demikian artikel Penulis. Mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
